Parlemen India Menyetujui Kebijakan Pajak Crypto Sebesar 30%

Anggota parlemen India telah menyetujui kebijakan perpajakan atas transaksi mata uang kripto. RUU Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman membebankan pajak capital gain sebesar 30% untuk transaksi cryptocurrency. Biaya tambahan sebesar 1% yang dipotong dari sumber (TDS) akan dikenakan pada investor yang terlibat dalam transfer aset digital.

Sitharaman, menteri keuangan India, memperkenalkan undang-undang tersebut ke majelis parlemen yang lebih rendah pada Februari lalu. Setelah pengumuman tersebut, para pendukung cryptocurrency dan pemangku kepentingan industri telah menyatakan keberatannya dan meminta agar kebijakan tersebut diubah.

Petisi online yang menyerukan pembaruan legislatif terus berlanjut, dan warga India turut membuat petisi change.org yang menentang proposal Sitharaman. Selain itu, beberapa pemain di industri cryptocurrency diduga bertemu dengan legislator India dalam upaya untuk merekomendasikan revisi RUU tersebut.

Selain itu, beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa RUU Menteri Keuangan mengenai definisi cryptocurrency dan aset digital lainnya tidak jelas. Sitharaman kemudian menekankan bahwa RUU itu tidak mengandung konteks yang ambigu.

- Advertisement -

Baca juga Jordan Belfort Menjadi Investor Perusahaan Game Berbasis Blockchain India, OneTo11

Selain itu, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pihak berwenang saat ini sedang mempertimbangkan antara mengatur cryptocurrency secara lebih lanjut atau menerapkan larangan menyeluruh pada industri ini. Pada 1 April 2022, usulan pajak Sitharaman dijadwalkan menjadi undang-undang.

Perusahaan dan komunitas Crypto dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung India dalam upaya untuk membatalkan undang-undang pajak.

Hukum Crypto dan Kebijakan Pajak India yang Ketat

India telah mengambil pendekatan anti-kripto yang konsisten selama bertahun-tahun, termasuk berbagai larangan crypto dan pengenaan sistem perpajakan yang bersifat membatasi. Reserve Bank of India mengeluarkan pemberitahuan pada tahun 2018 yang melarang lembaga keuangan terlibat dalam perdagangan cryptocurrency.

Pada Maret 2020, Mahkamah Agung India memutuskan untuk mendukung inovasi digital, sehingga membatalkan larangan RBI. Pada tahun 2021 dan 2022, Wakil Gubernur RBI Rabi Sankar meminta pemerintah memberlakukan larangan nasional pada seluruh mata uang digital.

Alih-alih menganjurkan larangan menyeluruh, Sankar mengatakan bahwa tidak ada indikasi untuk menjamin segala bentuk undang-undang kripto.

Sementara India telah mengenakan pajak yang tinggi pada cryptocurrency, Thailand telah mengambil sikap yang lebih akomodatif. Pemerintah Thailand baru-baru ini mengumumkan keringanan pajak sebesar 7% untuk investor yang bertransaksi melalui bursa resmi.

Sumber: en.ethereumworldnews

Anggota parlemen India telah menyetujui kebijakan perpajakan atas transaksi mata uang kripto. RUU Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman membebankan pajak capital gain sebesar 30% untuk transaksi cryptocurrency. Biaya tambahan sebesar 1% yang dipotong dari sumber (TDS) akan dikenakan pada investor yang terlibat dalam transfer aset digital.

Sitharaman, menteri keuangan India, memperkenalkan undang-undang tersebut ke majelis parlemen yang lebih rendah pada Februari lalu. Setelah pengumuman tersebut, para pendukung cryptocurrency dan pemangku kepentingan industri telah menyatakan keberatannya dan meminta agar kebijakan tersebut diubah.

Petisi online yang menyerukan pembaruan legislatif terus berlanjut, dan warga India turut membuat petisi change.org yang menentang proposal Sitharaman. Selain itu, beberapa pemain di industri cryptocurrency diduga bertemu dengan legislator India dalam upaya untuk merekomendasikan revisi RUU tersebut.

Selain itu, beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa RUU Menteri Keuangan mengenai definisi cryptocurrency dan aset digital lainnya tidak jelas. Sitharaman kemudian menekankan bahwa RUU itu tidak mengandung konteks yang ambigu.

Baca juga Jordan Belfort Menjadi Investor Perusahaan Game Berbasis Blockchain India, OneTo11

Selain itu, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pihak berwenang saat ini sedang mempertimbangkan antara mengatur cryptocurrency secara lebih lanjut atau menerapkan larangan menyeluruh pada industri ini. Pada 1 April 2022, usulan pajak Sitharaman dijadwalkan menjadi undang-undang.

Perusahaan dan komunitas Crypto dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung India dalam upaya untuk membatalkan undang-undang pajak.

Hukum Crypto dan Kebijakan Pajak India yang Ketat

India telah mengambil pendekatan anti-kripto yang konsisten selama bertahun-tahun, termasuk berbagai larangan crypto dan pengenaan sistem perpajakan yang bersifat membatasi. Reserve Bank of India mengeluarkan pemberitahuan pada tahun 2018 yang melarang lembaga keuangan terlibat dalam perdagangan cryptocurrency.

Pada Maret 2020, Mahkamah Agung India memutuskan untuk mendukung inovasi digital, sehingga membatalkan larangan RBI. Pada tahun 2021 dan 2022, Wakil Gubernur RBI Rabi Sankar meminta pemerintah memberlakukan larangan nasional pada seluruh mata uang digital.

Alih-alih menganjurkan larangan menyeluruh, Sankar mengatakan bahwa tidak ada indikasi untuk menjamin segala bentuk undang-undang kripto.

Sementara India telah mengenakan pajak yang tinggi pada cryptocurrency, Thailand telah mengambil sikap yang lebih akomodatif. Pemerintah Thailand baru-baru ini mengumumkan keringanan pajak sebesar 7% untuk investor yang bertransaksi melalui bursa resmi.

Sumber: en.ethereumworldnews

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here