Kamboja Melarang Penggunaan dan Trading Cryptocurrency

Listen Audio Button

Kementerian Keuangan dan Ekonomi Kamboja baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintah akan melarang penerbitan dan peredaran mata uang kripto.

Otoritas yang bertanggung jawab atas administrasi kebijakan keuangan dan ekonomi di Kerajaan Kamboja, merilis dokumen yang menyatakan bahwa, meskipun fintech tumbuh pesat dan berdampak signifikan terhadap ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kamboja telah mempertahankan kebijakannya untuk melarang penggunaan cryptocurrency.

Bank Nasional Kamboja, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Komisi Sekuritas, dan Kepolisian Nasional telah mengeluarkan pernyataan bersama yang melarang penerbitan, distribusi, dan trading mata uang kripto di negara tersebut. Pemerintah Kamboja belum memberikan izin usaha kepada perusahaan kripto mana pun di negara tersebut, sehingga menerbitkan, mengedarkan, atau menukar aset kripto di negara tersebut dianggap ilegal.

- Advertisement -

Selain itu, Kementerian Keuangan dan Ekonomi Kamboja menyatakan bahwa Kebijakan Pengembangan FinTech yang diusulkan negara tersebut saat ini sudah berlaku. Kebijakan ini memastikan bahwa Kamboja mendapat manfaat dari perkembangan pesat teknologi keuangan, sambil mengurangi risiko yang terikat pada industri tersebut.

Baca juga Anggota Federal Reserve, Christopher Waller Meragukan Keharusan CBDC oleh Bank Sentral AS

Pihak berwenang juga menyatakan bahwa pemerintah Kamboja telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif baru. Hal ini dilakukan untuk membantu pembangunan kembali dan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Fintech, menurut pemerintah, adalah kebijakan penting yang memungkinkan pemulihan ekonomi seperti itu.

Persiapan CBDC

Menurut laporan baru-baru ini, pemerintah Kamboja tengah meningkatkan upayanya untuk melawan penggunaan cryptocurrency.

Pada Oktober 2020, Bank Sentral Kamboja menerapkan teknologi blockchain untuk menawarkan versi digital dari mata uangnya sendiri. Hal ini merupakan upaya untuk menjauhkan warga Kamboja dari meluasnya tren cryptocurrency.

Selama periode waktu itu, Bank Nasional Kamboja memperkenalkan Bakong, sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Alasan di balik peluncuran tersebut adalah untuk mengurangi transaksi dolar AS dan mempromosikan transaksi non-tunai.

Mengingat cryptocurrency dilarang di Kamboja, volume perdagangannya cukup rendah. Namun, sejumlah investor domestik secara aktif melakukan trading cryptocurrency di bursa internasional.

Sumber: Blockchain.News

Listen Audio Button

Kementerian Keuangan dan Ekonomi Kamboja baru-baru ini menyatakan bahwa pemerintah akan melarang penerbitan dan peredaran mata uang kripto.

Otoritas yang bertanggung jawab atas administrasi kebijakan keuangan dan ekonomi di Kerajaan Kamboja, merilis dokumen yang menyatakan bahwa, meskipun fintech tumbuh pesat dan berdampak signifikan terhadap ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kamboja telah mempertahankan kebijakannya untuk melarang penggunaan cryptocurrency.

Bank Nasional Kamboja, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Komisi Sekuritas, dan Kepolisian Nasional telah mengeluarkan pernyataan bersama yang melarang penerbitan, distribusi, dan trading mata uang kripto di negara tersebut. Pemerintah Kamboja belum memberikan izin usaha kepada perusahaan kripto mana pun di negara tersebut, sehingga menerbitkan, mengedarkan, atau menukar aset kripto di negara tersebut dianggap ilegal.

Selain itu, Kementerian Keuangan dan Ekonomi Kamboja menyatakan bahwa Kebijakan Pengembangan FinTech yang diusulkan negara tersebut saat ini sudah berlaku. Kebijakan ini memastikan bahwa Kamboja mendapat manfaat dari perkembangan pesat teknologi keuangan, sambil mengurangi risiko yang terikat pada industri tersebut.

Baca juga Anggota Federal Reserve, Christopher Waller Meragukan Keharusan CBDC oleh Bank Sentral AS

Pihak berwenang juga menyatakan bahwa pemerintah Kamboja telah menerapkan beberapa kebijakan dan inisiatif baru. Hal ini dilakukan untuk membantu pembangunan kembali dan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Fintech, menurut pemerintah, adalah kebijakan penting yang memungkinkan pemulihan ekonomi seperti itu.

Persiapan CBDC

Menurut laporan baru-baru ini, pemerintah Kamboja tengah meningkatkan upayanya untuk melawan penggunaan cryptocurrency.

Pada Oktober 2020, Bank Sentral Kamboja menerapkan teknologi blockchain untuk menawarkan versi digital dari mata uangnya sendiri. Hal ini merupakan upaya untuk menjauhkan warga Kamboja dari meluasnya tren cryptocurrency.

Selama periode waktu itu, Bank Nasional Kamboja memperkenalkan Bakong, sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Alasan di balik peluncuran tersebut adalah untuk mengurangi transaksi dolar AS dan mempromosikan transaksi non-tunai.

Mengingat cryptocurrency dilarang di Kamboja, volume perdagangannya cukup rendah. Namun, sejumlah investor domestik secara aktif melakukan trading cryptocurrency di bursa internasional.

Sumber: Blockchain.News

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here