Hawaii Membentuk Gugus Tugas untuk Mengkaji Bitcoin dan Teknologi Web3

Listen Audio Button

Senat Negara Bagian Hawaii baru-baru ini telah menyetujui RUU bertajuk “SB2695.” RUU ini dirancang bersama oleh Senator Donovan Dela Cruz dan Rosalyn “Roz” Baker. RUU Hawaii tersebut menciptakan gugus tugas untuk mengkaji cryptocurrency, Web3, dan blockchain.

Seiring dikenalnya NFT dalam khalayak umum, cryptocurrency pun perkembang secara pesat. Perkembangan tersebut telah disambut oleh pemerintah di seluruh dunia. Pemerintah tengah mencari metode untuk mengontrol dan mendapat untung dari aset digital, seperti Bitcoin.

Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada bulan Maret lalu yang bertajuk, “Ensuring Responsible Development of Digital Assets.” Perintah ini bertujuan untuk melindungi warga negara Amerika dari penipuan, tanpa mencegah inovasi cryptocurrency dan teknologi terkait. Sebagai tanggapan, pemerintah negara bagian telah mengambil pendekatan serupa.

- Advertisement -

Baca juga Komitmen Tokocrypto untuk Mengembangkan Blockchain dan Perekonomian Indonesia Melalui TokoVerse

RUU Hawaii, berjudul “A Bill for an Act Related to Cryptocurrency,” berusaha untuk menentukan bagaimana negara bagian tersebut dapat mengatur, mengawasi, dan berpotensi menggunakan teknologi blockchain serta cryptocurrency. Gugus tugas ini akan menganalisis data dari yurisdiksi lain dan akan menyiapkan “roadmap untuk meningkatkan penggunaan blockchain baik di sektor bisnis maupun publik.”

Gugus tugas Hawaii tersebut akan terdiri dari pejabat pemerintah dan anggota ruang Web3, serta profesor yang berspesialisasi dalam mata uang digital dari Universitas Hawaii, yang akan dipilih oleh senat dan gubernur. Gugus tugas berusaha untuk menyampaikan temuannya sebelum dimulainya sesi legislatif 2024, di mana gugus tugas akan dibubarkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh National Conference of State Legislatures, setidaknya 37 negara bagian, selain Washington, D.C., dan Puerto Rico, sedang menjajaki undang-undang terkait kripto.

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan RUU bertajuk “Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021” pada tahun lalu. RUU tersebut disponsori bersama oleh Anggota Kongres Patrick McHenry (R-NC) dan Stephen Lynch (D-MA). RUU diloloskan demi membentuk mekanisme legislatif untuk mempelajari dampak potensial aset digital pada negara Amerika Serikat.

Sumber: Decrypt

Listen Audio Button

Senat Negara Bagian Hawaii baru-baru ini telah menyetujui RUU bertajuk “SB2695.” RUU ini dirancang bersama oleh Senator Donovan Dela Cruz dan Rosalyn “Roz” Baker. RUU Hawaii tersebut menciptakan gugus tugas untuk mengkaji cryptocurrency, Web3, dan blockchain.

Seiring dikenalnya NFT dalam khalayak umum, cryptocurrency pun perkembang secara pesat. Perkembangan tersebut telah disambut oleh pemerintah di seluruh dunia. Pemerintah tengah mencari metode untuk mengontrol dan mendapat untung dari aset digital, seperti Bitcoin.

Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada bulan Maret lalu yang bertajuk, “Ensuring Responsible Development of Digital Assets.” Perintah ini bertujuan untuk melindungi warga negara Amerika dari penipuan, tanpa mencegah inovasi cryptocurrency dan teknologi terkait. Sebagai tanggapan, pemerintah negara bagian telah mengambil pendekatan serupa.

Baca juga Komitmen Tokocrypto untuk Mengembangkan Blockchain dan Perekonomian Indonesia Melalui TokoVerse

RUU Hawaii, berjudul “A Bill for an Act Related to Cryptocurrency,” berusaha untuk menentukan bagaimana negara bagian tersebut dapat mengatur, mengawasi, dan berpotensi menggunakan teknologi blockchain serta cryptocurrency. Gugus tugas ini akan menganalisis data dari yurisdiksi lain dan akan menyiapkan “roadmap untuk meningkatkan penggunaan blockchain baik di sektor bisnis maupun publik.”

Gugus tugas Hawaii tersebut akan terdiri dari pejabat pemerintah dan anggota ruang Web3, serta profesor yang berspesialisasi dalam mata uang digital dari Universitas Hawaii, yang akan dipilih oleh senat dan gubernur. Gugus tugas berusaha untuk menyampaikan temuannya sebelum dimulainya sesi legislatif 2024, di mana gugus tugas akan dibubarkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh National Conference of State Legislatures, setidaknya 37 negara bagian, selain Washington, D.C., dan Puerto Rico, sedang menjajaki undang-undang terkait kripto.

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan RUU bertajuk “Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021” pada tahun lalu. RUU tersebut disponsori bersama oleh Anggota Kongres Patrick McHenry (R-NC) dan Stephen Lynch (D-MA). RUU diloloskan demi membentuk mekanisme legislatif untuk mempelajari dampak potensial aset digital pada negara Amerika Serikat.

Sumber: Decrypt

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here