Satuan Tugas Blockchain dan Inovasi Digital Disetujui Gubernur Utah

Setelah hampir tiga tahun berdiskusi, Gubernur Utah, Spencer Cox, menandatangani RUU untuk membuat Satuan tugas Blockchain dan Inovasi Digital demi mengawasi inisiatif blockchain dan crypto.

Pada awal Februari 2022, Badan Legislatif Negara Bagian Utah pertama kali mengenalkan RUU DPR (H. B. 335). Hal itu membutuhkan waktu hampir dua bulan untuk disetujui oleh beberapa Senat, DPR dan tindakan fiskal sebelum akhirnya ditandatangani oleh Gubernur Cox pada 24 Maret.

Beberapa tugas utama yang ditugaskan ke satuan tugas adalah membuat rekomendasi kebijakan yang terkait dengan blockchain dan teknologi terkait. Bagian dari RUU itu berbunyi:

“Satuan tugas harus mengembangkan dan memperkenalkan rekomendasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan promosi di negara bagian adopsi blockchain, Teknologi Keuangan, dan inovasi digital.”

- Advertisement -

Baca juga Filipina Mengembangkan Pasar Spot Domestik Listrik dengan Teknologi Blockchain

Menurut RUU tersebut, satuan tugas di Utah akan terdiri hingga 20 anggota dengan beragam keahlian dalam teknologi blockchain, cryptocurrency, dan teknologi keuangan. Dari jumlah tersebut, kemungkinan lima anggota akan diangkat oleh Presiden Senat, lima anggota oleh Ketua DPR dan lima anggota oleh Gubernur..

Selain itu, RUU tersebut juga mewajibkan Divisi Keuangan Utah untuk memberikan dukungan staf kepada satuan tugas. Rekomendasi kebijakan juga memerlukan pengembangan insentif non-keuangan untuk industri di negara bagian yang terkait dengan blockchain, Teknologi Keuangan dan inovasi digital.

Setelah pembentukan, satuan tugas diharuskan untuk melaporkan setiap tahun pada atau sebelum 30 November kepada dua komite Senat Negara Bagian Utah.

Sumber: Cointelegraph

Setelah hampir tiga tahun berdiskusi, Gubernur Utah, Spencer Cox, menandatangani RUU untuk membuat Satuan tugas Blockchain dan Inovasi Digital demi mengawasi inisiatif blockchain dan crypto.

Pada awal Februari 2022, Badan Legislatif Negara Bagian Utah pertama kali mengenalkan RUU DPR (H. B. 335). Hal itu membutuhkan waktu hampir dua bulan untuk disetujui oleh beberapa Senat, DPR dan tindakan fiskal sebelum akhirnya ditandatangani oleh Gubernur Cox pada 24 Maret.

Beberapa tugas utama yang ditugaskan ke satuan tugas adalah membuat rekomendasi kebijakan yang terkait dengan blockchain dan teknologi terkait. Bagian dari RUU itu berbunyi:

“Satuan tugas harus mengembangkan dan memperkenalkan rekomendasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan promosi di negara bagian adopsi blockchain, Teknologi Keuangan, dan inovasi digital.”

Baca juga Filipina Mengembangkan Pasar Spot Domestik Listrik dengan Teknologi Blockchain

Menurut RUU tersebut, satuan tugas di Utah akan terdiri hingga 20 anggota dengan beragam keahlian dalam teknologi blockchain, cryptocurrency, dan teknologi keuangan. Dari jumlah tersebut, kemungkinan lima anggota akan diangkat oleh Presiden Senat, lima anggota oleh Ketua DPR dan lima anggota oleh Gubernur..

Selain itu, RUU tersebut juga mewajibkan Divisi Keuangan Utah untuk memberikan dukungan staf kepada satuan tugas. Rekomendasi kebijakan juga memerlukan pengembangan insentif non-keuangan untuk industri di negara bagian yang terkait dengan blockchain, Teknologi Keuangan dan inovasi digital.

Setelah pembentukan, satuan tugas diharuskan untuk melaporkan setiap tahun pada atau sebelum 30 November kepada dua komite Senat Negara Bagian Utah.

Sumber: Cointelegraph

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here