6 Strategi Regulasi yang Menjadi Tantangan Cryptocurrency

Hingga saat ini, regulasi pemerintah terkait cryptocurrency masih menjadi perbincangan hangat. Setiap negara telah menciptakan kebijakannya masing-masing melalui penetapan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengatur ruang kripto. Namun, regulasi yang dianggap “mengatur” ini bisa menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi para penggiat kripto.

Jika sebuah negara mencekal transaksi cryptocurrency, maka tentu hal itu akan mempersulit trader dan pada akhirnya  menurunkan minat orang-orang untuk mengadopsi kripto. Inilah salah satu alasan utama mengapa regulasi sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum membahas strategi apa saja yang digunakan pemerintah untuk membuat regulasi kripto, mari pahami terlebih dahulu tentang makna regulasi secara luas.

Apa yang Dimaksud dengan Regulasi?

Istilah “regulasi” sudah banyak digunakan di berbagai topik pembahasan di media, tetapi apa sebenarnya artinya?

- Advertisement -

Baca Juga : IMF Menyarankan Bahama untuk Mempercepat Kampanye Pendidikan CBDC-nya

Singkatnya, regulasi adalah aturan resmi yang diterapkan dan ditegakkan oleh pemerintah yang disebut regulator. Regulator menegakkan berbagai jenis peraturan untuk berbagai kasus kehidupan masyarakat, termasuk aturan pencemaran lingkungan, aturan yang melarang menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja, dan aturan terkait komoditi dan aset investasi, seperti kripto dan saham. Sebagian besar regulasi diciptakan untuk melindungi kita dari praktik bisnis yang curang, ilegal, atau berbahaya.

Apakah Regulasi Berdampak Buruk untuk Kripto?

Regulasi pasti bisa menjadi berita buruk bagi kripto. Misalnya, peraturan yang melarang operasi bursa atau membatasi energi yang dapat digunakan penambang akan membatasi jumlah orang yang dapat mengakses dan memanfaatkan cryptocurrency.

Untungnya, beberapa regulator masih skeptis terhadap regulasi kripto. Misalnya Senior Demokrat Ron Wyden memperingatkan pemerintah AS agar tidak mengatur crypto dengan keras, dengan alasan regulasi yang ketat akan menghambat inovasi.

Tidak semua regulasi menimbulkan bencana bagi kripto. Faktanya, ada banyak regulasi yang benar-benar dapat membantu kripto. Beberapa peraturan akan memberi kripto lebih banyak legitimasi, yang dapat mendorong investor institusional lebih bersedia untuk membiayai proyek kripto. Regulasi sejenis itu sangat membantu pertumbuhan cryptocurrency. Faktanya, sejumlah tokoh kritpo meminta kerangka regulasi untuk cryptocurrency, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong.

Kesimpulannya, setiap regulasi yang dirancang pemerintah dapat memberikan dampak positif atau negatif untuk ruang kripto. Berikut adalah beberapa strategi regulasi yang biasanya digunakan pemerintah untuk mengatur kripto di negara masing-masing.

  1. Memperkenalkan atau Menaikkan Pajak Cryptocurrency
Illust - Memperkenalkan atau Menaikkan Pajak Cryptocurrency
Sumber Asset: Monthly expense planning created by vectorjuice – www.freepik.com

Saat ini, sebagian besar departemen pajak mengenakan pajak capital gain sebesar 10% – 20% untuk setiap keuntungan yang diperoleh dari perdagangan kripto. Namun, tidak semua regulator memilih untuk melakukannya.

Regulator yang belum menetapkan pajak kripto berpotensi besar akan melakukannya di masa depan, dan regulator yang telah mengenakan pajak dapat menaikkan tarifnya.

Cryptocurrency di Indonesia berada di bawah pengawasan Bappebti, yang mulai memberlakukan pajak kripto pada 1 Mei 2022 dengan jenis pajak final sebesar 0,21%. Regulasi pajak kripto ini disambut baik oleh sebagian besar trader, karena menganggap hal ini adalah sinyal positif dari pemerintah dan dapat memperkuat legitimasi kripto di Indonesia.

  1. Larangan Produk Terkait Cryptocurrency

Strategi lain untuk mengatur kripto adalah dengan melarang penjualan semua derivatif kripto, seperti opsi dan futures contract, seperti yang dilakukan oleh United Kingdom Financial Conduct Authority pada Januari 2021.

Menurut Financial Times, larangan derivatif FCA terlalu berhati-hati dan merugikan posisi Inggris sebagai pusat keuangan global. Selain itu, larangan tersebut belum banyak membuahkan hasil karena masyarakat Inggris dapat dengan mudah membeli derivatif di luar negeri untuk menyiasati peraturan tersebut.

  1. Mengatur Periklanan Kripto

Regulator juga dapat memoderasi bagaimana perusahaan kripto dapat mengiklankan produk dan layanan mereka kepada masyarakat umum.

Misalnya, United Kingdom Financial Conduct Authority dan pemerintah Spanyol telah menerapkan aturan untuk menghentikan bursa dan platform untuk membuat klaim tertentu tentang layanan mereka, dan periklanan di area tertentu.

  1. Mencegah Publik Membeli Kripto

Ini adalah salah satu strategi regulator yang dapat membahayakan pertumbuhan kripto. Sejumlah regulator menggunakan pendekatan yang membuat publik sadar akan risiko kripto.

Namun, menurut penelitian yang diterbitkan oleh UK Financial Conduct Authority menunjukkan peringatan semacam itu tidak berguna dan tidak efektif. Penelitian FCA menunjukkan bahwa mayoritas HODLer kripto memiliki pengetahuan tentang apa itu kripto dan cara kerjanya, dan sebagian besar juga menyadari kurangnya regulasi dan risiko yang terlibat dalam perdagangan kripto.

  1. Larangan Total Terhadap Cryptocurrency

Tanpa basa-basi, beberapa negara telah melarang kripto secara total. Seperti Cina, Qatar, Mesir, Irak, dan sejumlah negara lain.

Namun nyatanya, Cina adalah salah satu negara dengan jumlah trader kripto terbanyak. Hal ini menandakan bahwa regulasi pemerintah dapat menjadi tantangan, namun bukan titik akhir dari pertumbuhan kripto.

  1. Central Bank Digital Currency (CBDC)
Illust - Central Bank Digital Currency (CBDC)
Sumber Asset: Mobile online service payment concept created by jcomp – www.freepik.com

Melihat regulasi secara langsung tidak terlalu berdampak terhadap kripto, regulator mencoba regulasi secara tidak langsung dengan menciptakan mata uang digital yang dikendalikan pemerintah dengan semua kekuatan teknologi kripto tetapi di bawah pengawasan terpusat.

Central Bank Digital Currency (CBDC), adalah mata uang digital yang agak mirip dengan cryptocurrency, namun CBDC tidak transparan dan dikendalikan oleh regulator atau pemerintah terpusat. CBDC sedang diuji coba dan diuji di seluruh dunia saat ini, dan beberapa ekonomi besar dapat menggantikan uang tunai dengan CBDC dalam dekade berikutnya.

Dalam praktiknya, membelanjakan dolar digital akan bekerja seperti membelanjakan uang untuk kartu kredit Anda. Perbedaannya adalah dolar digital dapat diprogram. Jadi setiap pembelian yang Anda lakukan dapat dilacak. Jadi, jika bank sentral benar-benar membuang semua uang tunai dan menerapkan CBDC dalam semalam, hal itu bisa mengawasi kebiasaan pengeluaran Anda atau menghentikan Anda membeli produk yang tidak disetujui.

CBDC telah lama menjadi perhatian utama para pendukung privasi. Jika warga dipaksa untuk memberikan ID kepada pemerintah untuk setiap transaksi yang mereka lakukan, para politisi dapat membuat file besar seumur hidup tentang kebiasaan pengeluaran mereka, yang menimbulkan pertanyaan terkait privasi yang serius.

Faktanya, laporan Federal Reserve yang mengkhawatirkan tentang CBDC yang gagal menjelaskan bagaimana dolar digital tidak dapat menjaga privasi seperti uang tunai.

Jika negara Barat melanjutkan dan merilis CBDC, pemerintah kemudian dapat mengklaim bahwa warganya tidak lagi membutuhkan cryptocurrency terdesentralisasi. Dengan kampanye PR dan media yang tepat, masyarakat dapat digiring pada gagasan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya “tidak aman” dibandingkan dengan CBDC pemerintah, dan oleh karena itu publik harus menjual aset digital mereka. Dan jika itu terjadi, regulator akan memiliki kebebasan untuk menindak kripto dengan lebih tegas tanpa banyak tentangan dari publik.

Pada akhirnya, CBDC dapat memberi regulator peluang sempurna untuk menindak cryptocurrency terdesentralisasi di luar kendali mereka.

Hingga saat ini, regulasi pemerintah terkait cryptocurrency masih menjadi perbincangan hangat. Setiap negara telah menciptakan kebijakannya masing-masing melalui penetapan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengatur ruang kripto. Namun, regulasi yang dianggap “mengatur” ini bisa menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi para penggiat kripto.

Jika sebuah negara mencekal transaksi cryptocurrency, maka tentu hal itu akan mempersulit trader dan pada akhirnya  menurunkan minat orang-orang untuk mengadopsi kripto. Inilah salah satu alasan utama mengapa regulasi sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum membahas strategi apa saja yang digunakan pemerintah untuk membuat regulasi kripto, mari pahami terlebih dahulu tentang makna regulasi secara luas.

Apa yang Dimaksud dengan Regulasi?

Istilah “regulasi” sudah banyak digunakan di berbagai topik pembahasan di media, tetapi apa sebenarnya artinya?

Baca Juga : IMF Menyarankan Bahama untuk Mempercepat Kampanye Pendidikan CBDC-nya

Singkatnya, regulasi adalah aturan resmi yang diterapkan dan ditegakkan oleh pemerintah yang disebut regulator. Regulator menegakkan berbagai jenis peraturan untuk berbagai kasus kehidupan masyarakat, termasuk aturan pencemaran lingkungan, aturan yang melarang menjadikan anak-anak sebagai tenaga kerja, dan aturan terkait komoditi dan aset investasi, seperti kripto dan saham. Sebagian besar regulasi diciptakan untuk melindungi kita dari praktik bisnis yang curang, ilegal, atau berbahaya.

Apakah Regulasi Berdampak Buruk untuk Kripto?

Regulasi pasti bisa menjadi berita buruk bagi kripto. Misalnya, peraturan yang melarang operasi bursa atau membatasi energi yang dapat digunakan penambang akan membatasi jumlah orang yang dapat mengakses dan memanfaatkan cryptocurrency.

Untungnya, beberapa regulator masih skeptis terhadap regulasi kripto. Misalnya Senior Demokrat Ron Wyden memperingatkan pemerintah AS agar tidak mengatur crypto dengan keras, dengan alasan regulasi yang ketat akan menghambat inovasi.

Tidak semua regulasi menimbulkan bencana bagi kripto. Faktanya, ada banyak regulasi yang benar-benar dapat membantu kripto. Beberapa peraturan akan memberi kripto lebih banyak legitimasi, yang dapat mendorong investor institusional lebih bersedia untuk membiayai proyek kripto. Regulasi sejenis itu sangat membantu pertumbuhan cryptocurrency. Faktanya, sejumlah tokoh kritpo meminta kerangka regulasi untuk cryptocurrency, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong.

Kesimpulannya, setiap regulasi yang dirancang pemerintah dapat memberikan dampak positif atau negatif untuk ruang kripto. Berikut adalah beberapa strategi regulasi yang biasanya digunakan pemerintah untuk mengatur kripto di negara masing-masing.

  1. Memperkenalkan atau Menaikkan Pajak Cryptocurrency
Illust - Memperkenalkan atau Menaikkan Pajak Cryptocurrency
Sumber Asset: Monthly expense planning created by vectorjuice – www.freepik.com

Saat ini, sebagian besar departemen pajak mengenakan pajak capital gain sebesar 10% – 20% untuk setiap keuntungan yang diperoleh dari perdagangan kripto. Namun, tidak semua regulator memilih untuk melakukannya.

Regulator yang belum menetapkan pajak kripto berpotensi besar akan melakukannya di masa depan, dan regulator yang telah mengenakan pajak dapat menaikkan tarifnya.

Cryptocurrency di Indonesia berada di bawah pengawasan Bappebti, yang mulai memberlakukan pajak kripto pada 1 Mei 2022 dengan jenis pajak final sebesar 0,21%. Regulasi pajak kripto ini disambut baik oleh sebagian besar trader, karena menganggap hal ini adalah sinyal positif dari pemerintah dan dapat memperkuat legitimasi kripto di Indonesia.

  1. Larangan Produk Terkait Cryptocurrency

Strategi lain untuk mengatur kripto adalah dengan melarang penjualan semua derivatif kripto, seperti opsi dan futures contract, seperti yang dilakukan oleh United Kingdom Financial Conduct Authority pada Januari 2021.

Menurut Financial Times, larangan derivatif FCA terlalu berhati-hati dan merugikan posisi Inggris sebagai pusat keuangan global. Selain itu, larangan tersebut belum banyak membuahkan hasil karena masyarakat Inggris dapat dengan mudah membeli derivatif di luar negeri untuk menyiasati peraturan tersebut.

  1. Mengatur Periklanan Kripto

Regulator juga dapat memoderasi bagaimana perusahaan kripto dapat mengiklankan produk dan layanan mereka kepada masyarakat umum.

Misalnya, United Kingdom Financial Conduct Authority dan pemerintah Spanyol telah menerapkan aturan untuk menghentikan bursa dan platform untuk membuat klaim tertentu tentang layanan mereka, dan periklanan di area tertentu.

  1. Mencegah Publik Membeli Kripto

Ini adalah salah satu strategi regulator yang dapat membahayakan pertumbuhan kripto. Sejumlah regulator menggunakan pendekatan yang membuat publik sadar akan risiko kripto.

Namun, menurut penelitian yang diterbitkan oleh UK Financial Conduct Authority menunjukkan peringatan semacam itu tidak berguna dan tidak efektif. Penelitian FCA menunjukkan bahwa mayoritas HODLer kripto memiliki pengetahuan tentang apa itu kripto dan cara kerjanya, dan sebagian besar juga menyadari kurangnya regulasi dan risiko yang terlibat dalam perdagangan kripto.

  1. Larangan Total Terhadap Cryptocurrency

Tanpa basa-basi, beberapa negara telah melarang kripto secara total. Seperti Cina, Qatar, Mesir, Irak, dan sejumlah negara lain.

Namun nyatanya, Cina adalah salah satu negara dengan jumlah trader kripto terbanyak. Hal ini menandakan bahwa regulasi pemerintah dapat menjadi tantangan, namun bukan titik akhir dari pertumbuhan kripto.

  1. Central Bank Digital Currency (CBDC)
Illust - Central Bank Digital Currency (CBDC)
Sumber Asset: Mobile online service payment concept created by jcomp – www.freepik.com

Melihat regulasi secara langsung tidak terlalu berdampak terhadap kripto, regulator mencoba regulasi secara tidak langsung dengan menciptakan mata uang digital yang dikendalikan pemerintah dengan semua kekuatan teknologi kripto tetapi di bawah pengawasan terpusat.

Central Bank Digital Currency (CBDC), adalah mata uang digital yang agak mirip dengan cryptocurrency, namun CBDC tidak transparan dan dikendalikan oleh regulator atau pemerintah terpusat. CBDC sedang diuji coba dan diuji di seluruh dunia saat ini, dan beberapa ekonomi besar dapat menggantikan uang tunai dengan CBDC dalam dekade berikutnya.

Dalam praktiknya, membelanjakan dolar digital akan bekerja seperti membelanjakan uang untuk kartu kredit Anda. Perbedaannya adalah dolar digital dapat diprogram. Jadi setiap pembelian yang Anda lakukan dapat dilacak. Jadi, jika bank sentral benar-benar membuang semua uang tunai dan menerapkan CBDC dalam semalam, hal itu bisa mengawasi kebiasaan pengeluaran Anda atau menghentikan Anda membeli produk yang tidak disetujui.

CBDC telah lama menjadi perhatian utama para pendukung privasi. Jika warga dipaksa untuk memberikan ID kepada pemerintah untuk setiap transaksi yang mereka lakukan, para politisi dapat membuat file besar seumur hidup tentang kebiasaan pengeluaran mereka, yang menimbulkan pertanyaan terkait privasi yang serius.

Faktanya, laporan Federal Reserve yang mengkhawatirkan tentang CBDC yang gagal menjelaskan bagaimana dolar digital tidak dapat menjaga privasi seperti uang tunai.

Jika negara Barat melanjutkan dan merilis CBDC, pemerintah kemudian dapat mengklaim bahwa warganya tidak lagi membutuhkan cryptocurrency terdesentralisasi. Dengan kampanye PR dan media yang tepat, masyarakat dapat digiring pada gagasan bahwa Bitcoin dan cryptocurrency lainnya “tidak aman” dibandingkan dengan CBDC pemerintah, dan oleh karena itu publik harus menjual aset digital mereka. Dan jika itu terjadi, regulator akan memiliki kebebasan untuk menindak kripto dengan lebih tegas tanpa banyak tentangan dari publik.

Pada akhirnya, CBDC dapat memberi regulator peluang sempurna untuk menindak cryptocurrency terdesentralisasi di luar kendali mereka.

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here