Kepala Regulator Korea Selatan Berjanji Menyediakan Keadilan untuk Investor Crypto

Peristiwa yang terjadi pada Terra menjadi momen penting bagi sektor crypto. Banyak peraturan baru yang disesuikan karena peristiwa tersebut. Pada bulan Mei, Pemerintah Korea Selatan dan Regulator Keuangan ingin memastikan hal tersebut. Kepala baru Badan Pengawas terkemuka bersumpah untuk melakukan perubahan peraturan yang menyerukan penciptaan sistem yang memberikan keadilan bagi para investor.

Badan pengawas baru, ditunjuk untuk mengawasi sektor crypto dengan segera meluncurkan peraturan baru. Seperti yang telah diberitakan, badan pengawas tersebut bernama Komite Aset Digital (Literal English Translation) dan akan segera meluncurkan peraturan terbaru dalam dua minggu mendatang.

Badan pengawas tersebut tidak seperti kebanyakan regulator keuangan lainnya yang juga menangani masalah keuangan tradisional. Itu akan difokuskan sepenuhnya untuk kepolisian crypto. Ini juga akan dibebankan pada pembentukan kebijakan untuk industri.

Mereka memulai debutnya dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Itu akan menjadi dewan bersama yang terdiri dari lima bursa crypto di negara ini, seperti Ubit, Bithumb, Coinone, Korbit, and Gopax. 

- Advertisement -

Baca Juga : Cara Melakukan Analisis Fundamental Cryptocurrency

Pada hari Senin, pemerintah dan People’s Power Party mengadakan pertemuan Majelis Nasional tentang kebijakan crypto. Mereka bertujuan untuk mengembalikan keadilan di pasar aset virtual dan melindungi investor. Pada pertemuan itu, Kepala Layanan Pengawas Keuangan (FSS) Lee Bok-Hyeon yang baru diangkat pada 7 Juni telah bersumpah untuk menjadikan peraturan crypto sebagai prioritas utama. 

“Kami akan meninjau dampak penyebaran mata uang virtual pada stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Kami juga akan berusaha untuk mengurangi kesenjangan dalam perlindungan investor sampai sistem peraturan publik ditetapkan.” Ujar Lee.

Lee juga menyampaikan bahwa sementara ini regulator dan polisi perlu membantu untuk membentuk sistem peraturan yang sesuai. Industri perlu diberi kekuatan untuk dapat mengatur diri sendiri. Mereka menyatakan bahwa tidak akan membiarkan kejadian yang sama terulang setelah kecelakaan Terra.

People’s Power Party berniat untuk mempercepat peluncuran undang-undang baru. Seong Il_Jong, Ketua Komite Kebijakan Partai manyampaikan bahwa mereka saat ini bekerja pada ‘Blockchain Basic Act’ dalam upaya untuk mendukung Era Industri 4.0.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, sekuritas dapat diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan, token yang tidak diklasifikasikan sebgai sekuritas tidak akan dapat diawasi oleh FSC atau FSS. Lee sedang berusaha untuk memecahkakn masalah ini. Dia juga berjanji untuk meningkatkan keadilan dalam sistem crypto

Sumber : cryptonews.com

Peristiwa yang terjadi pada Terra menjadi momen penting bagi sektor crypto. Banyak peraturan baru yang disesuikan karena peristiwa tersebut. Pada bulan Mei, Pemerintah Korea Selatan dan Regulator Keuangan ingin memastikan hal tersebut. Kepala baru Badan Pengawas terkemuka bersumpah untuk melakukan perubahan peraturan yang menyerukan penciptaan sistem yang memberikan keadilan bagi para investor.

Badan pengawas baru, ditunjuk untuk mengawasi sektor crypto dengan segera meluncurkan peraturan baru. Seperti yang telah diberitakan, badan pengawas tersebut bernama Komite Aset Digital (Literal English Translation) dan akan segera meluncurkan peraturan terbaru dalam dua minggu mendatang.

Badan pengawas tersebut tidak seperti kebanyakan regulator keuangan lainnya yang juga menangani masalah keuangan tradisional. Itu akan difokuskan sepenuhnya untuk kepolisian crypto. Ini juga akan dibebankan pada pembentukan kebijakan untuk industri.

Mereka memulai debutnya dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Itu akan menjadi dewan bersama yang terdiri dari lima bursa crypto di negara ini, seperti Ubit, Bithumb, Coinone, Korbit, and Gopax. 

Baca Juga : Cara Melakukan Analisis Fundamental Cryptocurrency

Pada hari Senin, pemerintah dan People’s Power Party mengadakan pertemuan Majelis Nasional tentang kebijakan crypto. Mereka bertujuan untuk mengembalikan keadilan di pasar aset virtual dan melindungi investor. Pada pertemuan itu, Kepala Layanan Pengawas Keuangan (FSS) Lee Bok-Hyeon yang baru diangkat pada 7 Juni telah bersumpah untuk menjadikan peraturan crypto sebagai prioritas utama. 

“Kami akan meninjau dampak penyebaran mata uang virtual pada stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Kami juga akan berusaha untuk mengurangi kesenjangan dalam perlindungan investor sampai sistem peraturan publik ditetapkan.” Ujar Lee.

Lee juga menyampaikan bahwa sementara ini regulator dan polisi perlu membantu untuk membentuk sistem peraturan yang sesuai. Industri perlu diberi kekuatan untuk dapat mengatur diri sendiri. Mereka menyatakan bahwa tidak akan membiarkan kejadian yang sama terulang setelah kecelakaan Terra.

People’s Power Party berniat untuk mempercepat peluncuran undang-undang baru. Seong Il_Jong, Ketua Komite Kebijakan Partai manyampaikan bahwa mereka saat ini bekerja pada ‘Blockchain Basic Act’ dalam upaya untuk mendukung Era Industri 4.0.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, sekuritas dapat diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan, token yang tidak diklasifikasikan sebgai sekuritas tidak akan dapat diawasi oleh FSC atau FSS. Lee sedang berusaha untuk memecahkakn masalah ini. Dia juga berjanji untuk meningkatkan keadilan dalam sistem crypto

Sumber : cryptonews.com

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here