Komite Layanan Keuangan DPR AS telah mengesahkan empat tagihan kripto dengan tujuan mengatur dan membentuk kerangka peraturan untuk industri aset digital. Keempat undang-undang tersebut meliputi:
- Inovasi dan Teknologi Keuangan (FIT) untuk Undang-Undang Abad ke-21: Undang-undang ini menetapkan kerangka peraturan komprehensif untuk penerbitan dan perdagangan aset digital di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi para pelaku di industri kripto.
- Undang-Undang Kepastian Peraturan Blockchain: Undang-undang ini memberikan kejelasan bahwa pengembang dan penyedia layanan blockchain yang tidak mengendalikan dana konsumen tidak akan dianggap sebagai lembaga keuangan atau bisnis layanan uang di bawah hukum. Dengan demikian, undang-undang ini mengakui dan mengatur peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak di dalam ekosistem blockchain.
- Undang-Undang Kejelasan Pembayaran Stablecoin: Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jalur regulasi yang jelas untuk menyetujui dan mengatur penerbitan dan penggunaan stablecoin. Dengan berkembangnya penggunaan stablecoin, penting untuk mengaturnya dengan tepat untuk melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas keuangan.
- Undang-Undang Pertahankan Koin Anda: Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melindungi hak asuh kripto bagi para pemegang aset digital. Hal ini mencegah pihak-pihak yang berwenang untuk dengan seenaknya menyita atau membekukan aset kripto milik individu tanpa alasan yang sah.
Baca Juga :Asosiasi Blockchain Jepang, Minta Regulator Tinjau Pajak Kripto
Kristin Smith, CEO dari Blockchain Association, menyambut positif langkah maju ini, menyatakan bahwa ini merupakan tonggak sejarah bagi industri crypto Amerika. Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan undang-undang FIT 21 belum sempurna.
Meskipun demikian, ini adalah langkah pertama dalam proses menuju pemungutan suara DPR penuh dan menunjukkan bahwa kongres menegaskan otoritasnya untuk merancang kerangka peraturan untuk industri kripto daripada membiarkan badan federal mengisi celah dengan tindakan penegakan hukum. [DS]
