Administrasi Pemerintahan Joe Biden Menerbitkan Kerangka Kerja untuk Regulasi Kripto dan NFT

Illust - Administrasi Pemerintahan Joe Biden Menerbitkan Kerangka Kerja untuk Regulasi Kripto dan NFT
Sumber Asset: Justice items design created by gstudioimagen1 – www.freepik.com

Administrasi Pemerintahan Biden pada hari Jumat (16/9/22) menerbitkan “Kerangka Komprehensif Pertama untuk Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab.” kerangka kerja tersebut sejalan dengan perintah eksekutif yang diterbitkan pada bulan Maret lalu yang mewajibkan lembaga pemerintah dan regulator sektoral untuk melakukan penelitian tentang efek kripto pada perlindungan konsumen dan risiko serta manfaat penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC). Kerangka kerja tersebut tidak hanya akan menjadi upaya untuk meregulasikan aset kripto, tetapi juga sektor NFT yang sering kali mengalami peretasan dan kasus-kasus lainnya. 

Kerangka kerja ini mendorong regulator sektoral seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodities Futures Trading Commission (CFTC) untuk “secara agresif melakukan penyelidikan dan tindakan penegakan hukum terhadap praktik yang melanggar hukum di sektor aset digital.” Di sisi lain, kerangka kerja tersebut juga mendesak Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dan Federal Trade Commission (FTC) untuk lebih menggencarkan pemantauan mereka terhadap keluhan konsumen di sektor aset digital.

Sementara itu, pengumuman tersebut juga mengusulkan adanya kerja sama antara Gedung Putih dan Kongres untuk mengamandemen undang-undang federal untuk mendukung upaya meregulasikan sektor kripto. Dengan kolaborasi tersebut, Gedung Putih akan mempertimbangkan untuk mendesak Kongres untuk menambah hukuman untuk aksi pengiriman uang tanpa izin agar sesuai dengan hukuman untuk kejahatan serupa di bawah undang-undang pencucian uang lainnya. Dengan demikian, mereka dapat mengubah undang-undang federal yang relevan untuk membiarkan Departemen Kehakiman menuntut kejahatan aset digital di yurisdiksi mana pun di mana a korban kejahatan itu ditemukan.

Di sisi lain, Departemen Keuangan AS juga saat ini diharuskan untuk menyelesaikan penilaian risiko keuangan terlarang pada decentralized finance (DeFi) pada akhir Februari 2023. Selain itu, mereka juga harus melakukan penilaian pada sektor non-fungible token (NFT) pada Juli 2023. Dalam hal ini, Departemen Keuangan AS sendiri diberdayakan untuk memimpin kelompok kerja yang bertugas untuk “mempertimbangkan implikasi potensial dari CBDC A.S., memanfaatkan keahlian teknis lintas pemerintah, dan berbagi informasi dengan mitra mereka.”

- Advertisement -

Baca juga: OpenSea Melakukan Kolaborasi dengan PROOF Collective, Icy Tools, dan Curio Tools untuk Membuat OpenRarity Protocol

Sumber: jurist.org 

Illust - Administrasi Pemerintahan Joe Biden Menerbitkan Kerangka Kerja untuk Regulasi Kripto dan NFT
Sumber Asset: Justice items design created by gstudioimagen1 – www.freepik.com

Administrasi Pemerintahan Biden pada hari Jumat (16/9/22) menerbitkan “Kerangka Komprehensif Pertama untuk Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab.” kerangka kerja tersebut sejalan dengan perintah eksekutif yang diterbitkan pada bulan Maret lalu yang mewajibkan lembaga pemerintah dan regulator sektoral untuk melakukan penelitian tentang efek kripto pada perlindungan konsumen dan risiko serta manfaat penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC). Kerangka kerja tersebut tidak hanya akan menjadi upaya untuk meregulasikan aset kripto, tetapi juga sektor NFT yang sering kali mengalami peretasan dan kasus-kasus lainnya. 

Kerangka kerja ini mendorong regulator sektoral seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodities Futures Trading Commission (CFTC) untuk “secara agresif melakukan penyelidikan dan tindakan penegakan hukum terhadap praktik yang melanggar hukum di sektor aset digital.” Di sisi lain, kerangka kerja tersebut juga mendesak Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dan Federal Trade Commission (FTC) untuk lebih menggencarkan pemantauan mereka terhadap keluhan konsumen di sektor aset digital.

Sementara itu, pengumuman tersebut juga mengusulkan adanya kerja sama antara Gedung Putih dan Kongres untuk mengamandemen undang-undang federal untuk mendukung upaya meregulasikan sektor kripto. Dengan kolaborasi tersebut, Gedung Putih akan mempertimbangkan untuk mendesak Kongres untuk menambah hukuman untuk aksi pengiriman uang tanpa izin agar sesuai dengan hukuman untuk kejahatan serupa di bawah undang-undang pencucian uang lainnya. Dengan demikian, mereka dapat mengubah undang-undang federal yang relevan untuk membiarkan Departemen Kehakiman menuntut kejahatan aset digital di yurisdiksi mana pun di mana a korban kejahatan itu ditemukan.

Di sisi lain, Departemen Keuangan AS juga saat ini diharuskan untuk menyelesaikan penilaian risiko keuangan terlarang pada decentralized finance (DeFi) pada akhir Februari 2023. Selain itu, mereka juga harus melakukan penilaian pada sektor non-fungible token (NFT) pada Juli 2023. Dalam hal ini, Departemen Keuangan AS sendiri diberdayakan untuk memimpin kelompok kerja yang bertugas untuk “mempertimbangkan implikasi potensial dari CBDC A.S., memanfaatkan keahlian teknis lintas pemerintah, dan berbagi informasi dengan mitra mereka.”

Baca juga: OpenSea Melakukan Kolaborasi dengan PROOF Collective, Icy Tools, dan Curio Tools untuk Membuat OpenRarity Protocol

Sumber: jurist.org 

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here