Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan sanksi terhadap operator kripto yang diduga terkait dengan kelompok militan Palestina, Hamas.
Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap serangan Hamas terhadap Israel yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. OFAC menyatakan bahwa langkah sanksi ini bertujuan untuk mengurangi sumber pendapatan yang digunakan oleh Hamas.
Dalam pengumumannya pada tanggal 18 Oktober, OFAC juga mencantumkan beberapa entitas yang secara khusus ditujukan dalam sanksi ini.
“Kami akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menolak kemampuan teroris Hamas untuk mengumpulkan dan menggunakan dana untuk melakukan kekejaman dan meneror rakyat Israel,” kata Menteri Keuangan Janet Yellen.
Salah satunya adalah “pertukaran mata uang virtual yang berbasis di Gaza dan operatornya” dengan alamat dompet yang terkait.
Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id
— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023
Menurut Departemen Keuangan, serangan yang terjadi pada 7 Oktober tersebut menyebabkan kematian banyak warga Israel, dan langkah sanksi ini merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan sumber pendapatan yang mungkin digunakan oleh Hamas untuk mendukung aktivitas militan mereka.
Baca Juga : AS Tetap Mendukung 2 Perang Meski Banyak Utang
Perusahaan analisis Blockchain Elliptic juga melaporkan pada tanggal 18 Oktober bahwa beberapa kelompok teroris telah memanfaatkan perusahaan pengiriman uang tersebut, dengan lebih dari $25 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) dan Tether.
Hal ini menunjukkan kompleksitas isu keuangan yang terkait dengan organisasi teroris dan bagaimana mata uang kripto digunakan sebagai alat untuk mendukung aktivitas mereka.
Tindakan OFAC ini menegaskan komitmen Amerika Serikat dalam memerangi pendanaan terorisme dan mendukung kebijakan mereka terkait dengan konflik Israel-Palestina. [RH]
