Blockchain merupakan teknologi revolusioner yang dapat menangani berbagai masalah di sejumlah sektor, tak terkecuali sektor pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang luas dengan sejumlah tugas dan tanggungjawab besar dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan blockchain.
Blockchain telah diadopsi secara luas oleh organisasi pemerintahan. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran blockchain di sektor pemerintahan, mari simak lanjutan artikel ini.
1. Masalah yang Dihadapi Organisasi Pemerintahan
Pemerintahan merupakan organisasi terpusat yang mengatur semua sektor yang beroperasi di sebuah negara. Mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hubungan internasional, dll. Dengan kompleksnya tanggungjawab pemerintah, maka beberapa tantangan pun muncul dan menimbulkan persoalan baru yang harus segera diselesaikan.
Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi organisasi pemerintahan di seluruh negara.
- Kurangnya Transparansi
Organisasi pemerintah kurang transparan dalam segala hal, dan tidak ada pembaruan arus kas secara real-time. Seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pribadi mereka sendiri. Di sisi lain, masyarakat harus menunggu satu tahun untuk mengetahui pengalokasian dana yang berasal dari pajak mereka.
- Tidak Efisien dan Lambat
Proses pengarsipan di pemerintahan tidak efisien dan sangat lambat. Setiap proses ini tentu menghabiskan biaya dan waktu lebih. Misalnya, setiap program pemerintah membutuhkan dokumentasi pribadi masyarakat. Mereka mengumpulkannya menggunakan portal online dengan proses verifikasi multi-step yang juga memakan waktu cukup lama.
- Masalah Privasi
Organisasi pemerintahan juga mengalami masalah privasi karena menyimpan informasi pribadi setiap warga negara tanpa klarifikasi penuh.
- Perhitungan Biaya Tidak Akurat
Perhitungan biaya untuk setiap sektor publik dianggap tidak akurat karena sebagian besar waktu dan pendanaan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal ini menciptakan masalah ekonomi besar yang terus menumpuk seiring berjalannya waktu.
- Kurangnya Digitalisasi
Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Berbeda dari negara-negara maju, digitalisasi masih sangat jarang terjadi di negara berkembang.
Dengan semua tantangan dan masalah-masalah ini, pemerintah didorong untuk segera memanfaatkan blockchain, DLT dengan segudang manfaat yang dapat menangani semua masalah tersebut. Sebagai teknologi basis data yang transparan dan tetap mengandalkan privasi, blockchain dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintahan.
2. Manfaat Blockchain untuk Pemerintahan
Dengan mengadopsi blockchain, organisasi pemerintahan bisa memecahkan berbagai masalah dengan beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain berikut ini.
- Interaksi dan Transaksi yang Transparan
Blockchain untuk layanan pemerintah menawarkan interaksi peer-to-peer langsung dalam saluran pribadi bersama dengan verifikasi yang tepat. Selain itu, jika blockchain untuk layanan pemerintah menggunakan teknologi untuk mendaftarkan warga, maka mereka akan mendapatkan ID, yang bisa digunakan untuk mendukung pemerintah secara real time dan bebas penipuan.
- Penyimpanan Data yang Tidak Dapat Diubah
Blockchain untuk pemerintah menyediakan penyimpanan catatan yang tidak dapat diubah, sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyimpan informasi apa pun dengan mulus. Data digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah dan masyarakat. Blockchain dapat menyimpan data secara permanen dan tidak bisa diretas.
- Biaya rendah
Blockchain untuk layanan pemerintah memiliki biaya rendah dan mengurangi berbagai pemborosan sistem tradisional yang menggunakan terlalu banyak proses.
- Pengurangan Korupsi
Dengan basis data dan sistem pelacakan yang tidak dapat diubah, pemerintah akhirnya dapat mengurangi korupsi dan mendorong transparansi. Setiap arus data dan dana dapat dilacak dengan mudah di blockchain.
3. Use Case Blockchain di Organisasi Pemerintahan
Berikut adalah use case blockchain yang paling menguntungkan untuk organisasi pemerintahan.
- Voting
Blockchain untuk use case pemerintah dapat menjadi pilihan yang ideal untuk mengatasi masalah voting. Sistem blockchain akan mengahalangi keterlibatan asing dalam pemungutan suara. Kemampuan untuk memilih langsung dari rumah menggunakan internet akan meningkatkan partisipasi pemilih serta menambah kenyamanan. Selain itu, karena blockchain untuk kasus penggunaan pemerintah menawarkan kekekalan, itu berarti tidak ada yang dapat merusak hasil voting.
- Mata Uang Digital Nasional
Blockchain tidak hanya menawarkan platform, tetapi juga menawarkan opsi untuk meluncurkan mata uang digital Anda sendiri. Bagi Anda, mata uang digital mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi ada banyak negara di mana ekonominya telah runtuh, dan mereka membutuhkan mata uang baru untuk bangkit kembali. Misalnya, ekonomi Venezuela runtuh, dan sekarang mereka mencari mata uang digital nasional untuk bangkit kembali, dan blockchain adalah solusi dari masalah itu.
- Penganggaran
Penganggaran adalah masalah besar bagi pemerintah mana pun karena anggaran yang tepat dapat mengurangi pemborosan dan mempromosikan investasi yang tepat. Blockchain untuk use case pemerintah akan menawarkan penganggaran transparan di mana warga negara dapat melihat ke mana uang mereka sebenarnya pergi. Selain itu, blockchain juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Sebelum menerima tuntutan penganggaran apa pun, pihak berwenang dapat melihat dengan tepat kapan dan di mana mereka berencana menggunakan uang itu.
- Entri Data
Dengan bantuan blockchain, sekarang pemerintah dapat menggunakan langkah-langkah keamanan berlapis untuk sistem entri data. Selain itu, dengan bantuan dari skema blockchain untuk pemerintah, mereka dapat mendeteksi pelanggaran apa pun secara real time.
- Proses Perpajakan
Salah satu masalah utama setiap pemerintah adalah penipuan pajak. Banyak warga negara yang menghindari pembayaran pajak mereka setiap tahun. Dengan bantuan blockchain, seluruh data direkam dengan aman dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Hal ini tentu sangat menguntungkan pemerintah dalam menangani kasus pajak.
4. Pengaruh Blockchain untuk Smart City
Smart city menggunakan teknologi informasi dan data untuk mengintegrasikan dan mengelola infrastruktur fisik, sosial, dan bisnis untuk merampingkan layanan kepada penghuninya dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien dan optimal. Dengan mengkombinasikan teknologi, IoT, komputasi cloud, dan teknologi blockchain, pemerintah dapat memberikan layanan dan solusi inovatif kepada warga dan kotamadya setempat.
Blockchain dapat menyediakan mekanisme untuk membuat infrastruktur yang aman untuk mengelola fungsi-fungsi ini. Blockchain juga dapat menyediakan infrastruktur interoperable yang aman yang memungkinkan semua layanan dan fungsi smart city beroperasi dengan maju dan mulus. Contoh smart city yang sukses adalah Dubai dan Zug.
Baca juga Menawarkan Fitur Keamanan dan Transparansi, Blockchain Semakin Diminati Perusahaan Keuangan
5. Peran Blockchain di Berbagai Negara
Blockchain bukanlah teknologi yang hanya mengatasi masalah tertentu. Blockchain memiliki kasus penggunaan yang sangat luas, sehingga sangat sulit menolak pengaruh dan popularitas teknologi ini. Blockchain telah digunakan hampir oleh seluruh negara dunia. Berikut adalah peran blockchain di negara-negara besar.
- China
China adalah salah satu contoh proyek blockchain pemerintah. Pemerintah China sudah lama merangkul blockchain untuk skema pemerintah. China berharap untuk menjadi pembangkit tenaga listrik blockchain yang akan memanfaatkan baik blockchain swasta maupun publik.
Salah satu contohnya termasuk kolaborasi kota Changzhou dan Alibaba untuk mengamankan informasi perawatan kesehatan di blockchain untuk platform pemerintah. Selain itu, Federasi Logistik dan Pembelian China juga sedang mengerjakan aplikasi blockchain untuk pemerintah dengan Tencent untuk platform logistik.
- Inggris
Pada tahun 2018, Food Standards Agency of UK menggunakan blockchain untuk melacak distribusi daging mereka dari rumah jagal. Menurut mereka, ini adalah pertama kalinya pemerintah menggunakan teknologi untuk menambah efisiensi di departemen pangan. Sektor-sektor seperti pendaftaran tanah, keterlacakan makanan, pekerjaan, dan pensiun, dan banyak lagi sedang mempertimbangkan blockchain. Selanjutnya, Inggris berencana untuk menginvestasikan £10 juta untuk meneliti dan berinovasi teknologi agar lebih sesuai dengan aplikasi mereka.
- Uni Eropa
Contoh hebat lainnya dari aplikasi blockchain untuk pemerintah adalah skema Uni Eropa. Saat ini, European Union Intellectual Property Office ingin menggunakan blockchain untuk memerangi produk palsu. Blockchain dipilih untuk menjadi solusi masalah produk palsu yang menyebabkan Uni Eropa kehilangan €60 miliar.
Untuk membantu meningkatkan solusi, mereka mengadakan kompetisi bernama “Blockathon” di mana 11 tim menciptakan beberapa solusi untuk menangani pemalsuan. Sebuah tim memenangkan kompetisi dan dikirim ke masyarakat untuk verifikasi yang tepat sebelum meluncurkan produk akhir.
- Amerika Serikat
Berikutnya adalah AS, yang juga mengeksplorasi banyak teknologi blockchain. Sebagian besar perusahaan teknologi memang berada di Silicon Valley, jadi tidak mengherankan jika AS tertarik dengan blockchain.
Proyek blockchain pemerintah yang paling aktif adalah kolaborasi Food and Drug Administrations dengan IBM. IBM adalah penyedia BAAS hebat yang menawarkan solusi blockchain Hyperledger untuk banyak sektor. Bersama dengan IBM, FDA sedang menjajaki aplikasi blockchain untuk pemerintah di sektor perawatan kesehatan. Selanjutnya, dengan bantuan tersebut, mereka ingin berbagi semua data pasien dengan menjaga kerahasiaan pasien dengan aman.
- Swiss
Swiss juga mengeksplorasi proyek-proyek blockchain pemerintah untuk mendukung pengembangan blockchain. Beberapa kota di negara tersebut sudah menerima pembayaran kripto untuk banyak layanan publik. Di sisi lain, Swiss juga mendigitalkan sistem ID mereka berdasarkan blockchain untuk skema pemerintah. Swiss juga baru saja menyelesaikan uji coba e-voting.
Zug bermitra dengan Luxoft, mereka menciptakan sistem e-voting yang dapat disesuaikan yang mengintegrasikan semua ID digital warga. Untuk membantu menjaga hasil pemungutan suara, setiap warga negara akan memilih secara anonim.
6. Menyeimbangkan Manfaat dan Tantangan Blockchain
Selain masalah terkait aplikasi, hambatan teknologi dapat menghalangi tata kelola berbasis blockchain yang efektif. Hambatan ini dapat berupa biaya implementasi dan skalabilitas, hingga eksternalitas negatif yang tidak diketahui dan pembuat kebijakan yang kurang informasi.
Namun seluruh tantangan itu akan seimbang dengan manfaat yang diberikan blockchain. Kasus penggunaan blockchain akan terus muncul untuk menangani peretasan dan tindak penipuan. Blockchain juga sangat dapat diandalkan untuk mengatasi tingginya tingkat korupsi yang terjadi di setiap lapisan organisasi pemerintah.
Blockchain menghadirkan kualitas yang berharga terkait dengan basis data dan pencatatan yang tidak dapat dirusak dan permanen, yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara yang secara material berdampak pada tata kelola demokratis dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.
