Binance dan Kraken telah menolak permintaan dari Wakil Perdana Menteri Ukraina untuk memblokir akun pengguna yang berasal dari Rusia. Beberapa waktu lalu, Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov, menulis di sebuah tweet yang berisi permintaan kepada bursa-bursa kripto untuk melakukan pemblokiran akun yang berhubungan dengan Rusia. Ia menulis:
“Saya meminta semua bursa kripto utama untuk memblokir alamat pengguna dari Rusia. Perlu adanya pembekuan akun pengguna yang terkait dengan Rusia dan Politisi Belarusia, termasuk juga menyabotase akun pengguna biasa.”
Namun, baik Binance dan Kraken telah menolak untuk melakukan permintaan tersebut kecuali jika mereka diwajibkan secara hukum. Seorang perwakilan Binance mengatakan kepada Reuters bahwa bursa kripto tersebut tidak akan “membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah secara sepihak,” karena pada dasarnya “esensi adanya aset kripto adalah untuk memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi orang-orang di seluruh dunia.” Binance hanya akan mematuhi pemblokiran akun pengguna Rusia yang dikenakan sanksi.
Baca juga Binance Menyumbangkan Kripto Senilai $10 Juta dalam Krisis di Ukraina
Dalam pernyataan berbeda, CEO Kraken, Jesse Powell membalas tweet Fedorov dan menulis bahwa Kraken tidak dapat membekukan akun klien Rusia mereka tanpa adanya ketentuan hukum yang mewajibkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Ia juga menambahkan bahwa mereka juga merasa bahwa sebagian besar pemegang kripto di @krakenfx bahkan mendukung anti-perang. Ia juga menekankan pandangannya tentang pentingnya kebutuhan dan hak individu.
Powell juga mengingatkan tentang use case kripto di Kanada. Hal tersebut mengacu pada tindakan keras Perdana Menteri Trudeau atas seruannya terhadap Undang-Undang Darurat yang memungkinkan pemerintah untuk membekukan rekening bank warga tanpa perintah pengadilan. Menanggapi hal ini, Powell memohon pengguna untuk menghapus kripto mereka dari bursa terpusat.
Namun, penerapan permintaan pemerintah Ukraina terhadap bursa aset kripto untuk mematuhi hal tersebut belum berakhir. Pihak berwenang di negara tersebut dilaporkan tengah mengejar tuntutan hukum dan sanksi resmi. Kepala kelompok ahli aset virtual di Kementerian Transformasi Digital Ukraina (di mana Fedorov adalah Menterinya) mengonfirmasi pada tanggal 1 Maret lalu bahwa upaya tersebut akan dilakukan untuk memaksa bursa untuk menerima permintaan tersebut.