Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mulai mengawasi perdagangan aset kripto pada Januari 2025 mendatang. Pengawasan ini akan dilakukan setelah aturan mengenai pengalihan kewenangan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK selesai difinalisasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, mengatakan bahwa OJK telah membentuk tim khusus untuk mengawasi perdagangan aset kripto. Tim tersebut akan beranggotakan perwakilan dari berbagai bidang di OJK, termasuk bidang pasar modal, perbankan, dan asuransi.
“Tim ini akan bertugas untuk menyusun peraturan turunan, melakukan edukasi dan sosialisasi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha aset kripto,” kata Hoesen dalam keterangan resminya.
Hoesen menjelaskan bahwa pengawasan OJK terhadap perdagangan aset kripto akan dilakukan secara komprehensif. Pengawasan tersebut akan mencakup aspek kelembagaan, perizinan, produk, dan tata kelola.
“OJK akan memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha aset kripto dilakukan secara aman, transparan, dan teratur,” kata Hoesen.
Aturan mengenai pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK saat ini masih dalam tahap finalisasi. Aturan tersebut diharapkan dapat selesai difinalisasi pada akhir tahun 2023.
Pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan investor di pasar aset kripto. OJK memiliki kompetensi dan pengalaman yang lebih luas dalam mengawasi pasar modal, perbankan, dan asuransi.
Dampak Pengawasan OJK
Pengawasan OJK terhadap perdagangan aset kripto diprediksi akan berdampak positif terhadap pasar aset kripto di Indonesia. Pengawasan tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar aset kripto, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar aset kripto.
Baca Juga : Australia Berencana Kenakan Pajak Keuntungan Modal Kripto
Selain itu, pengawasan OJK juga akan membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset kripto, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Namun, ada juga potensi dampak negatif dari pengawasan OJK terhadap perdagangan aset kripto. Pengawasan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi di pasar aset kripto.
OJK perlu menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan investor dengan inovasi di pasar aset kripto. [RH]
