Kripto menjadi menarik bagi Kuba, mengingat adanya sanksi AS yang membatasi kemampuan negara untuk melakukan perdagangan internasional. Banyak orang Kuba menggunakan cryptocurrency sebagai alat pertukaran alternatif karena batasan jalur pembayaran tradisional. Lebih dari 100.000 orang Kuba menggunakan aset digital.
Ekonomi Kripto Kuba
Nelson Rodriguez, pemilik kafe yang menerima pembayaran Bitcoin dan Ethereum, percaya pada ‘filsafat kripto.’ Ini sering dikaitkan sebagai cita-cita pasar bebas, hak milik tanpa batas, dan resistensi sensor.
Kuba yang dipimpini oleh Partai Komunis membuat warganya tidak dapat menggunakan kartu debit dan kredit yang diterima secara internasional, dan berkaitan dengan sanksi Amerika, Paypal, Revoult, dan Zelle dilarang beroperasi di wilayah ini.
Di sisi lain, Bank sentral Kuba mengumumkan bahwa mereka akan mulai mengeluarkan lisensi untuk penyedia layanan aset virtual pada bulan ini. Delapan bulan sebelumnya, Presiden Kuba dilaporkan memeriksa legalisasi cryptocurrency untuk pembayaran.
Berdasarkan penjelasan Rodriguez, mata uang digital berarti bahwa penyedia layanan pembayaran tidak lagi diperlukan untuk perdagangan. Sehingga larangan tersebut dapat diabaikan.
Baca juga Bank Sentral Argentina Melarang Lembaga Keuangan Menyediakan Layanan Cryptocurrency
Teknologi ini merupakan terobosan baru bagi Kuba. Meskipun begitu, jika pemerintah Kuba memiliki uang yang dibutuhkan untuk perdagangan, melakukan pembayaran masih merupakan sebuah tantangan besar.
Emily Morris, Ekonom University College London mengatakan bahwa tidak mengherankan melihat populasi Kuba beralih ke kripto. Ini karena transaksi langsung antar dua pihak yang tidak harus melalui bank menjadi suatu hal yang menarik.
Ernesto Cisneros merupakan musisi asal Kuba yang beralih ke NFT setelah bisnisnya berantakan pasca pandemi Covid-19. Saat ini ia menyimpan musik, video, dan fotonya secara on-chain dan menjualnya secara daring untuk mendapatkan uang.
Cryptocurrency sebagai Penghapus Sanksi
Peran cryptocurrency dalam melawan sanksi telah dikaji secara menyeluruh oleh pemerintah, apalagi sejak AS memberikan sanksi kepada Rusia pada Februari lalu. Meskipun bagi pelaku bisnis kecil kripto dapat mengatasi pembatasan sanksi, Chainalysis mengklaim bahwa ini tidak layak untuk menjadi alternatif pemerintah nasional.
Changpeng Zao, CEO Binance juga menyatakan bahwa menggunakan kripto untuk sanksi adalah mitos. “Kripto dapat dilacak. Pemerintah di seluruh dunia semakin pandai melacak transaksi kripto,” jelasnya.
Sumber: Cryptopotato
