Departemen Keuangan Telah Memberlakukan Kembali Sanksi terhadap Rusia yang Merujuk pada Crypto

Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan sebuah dokumen yang mengindikasikan bahwa depatemen tersebut bermaksud untuk memperluas sanksi terhadap Rusia yang diberlakukan tahun lalu. Sebuah bagian secara khusus mengacu pada mata uang digital.

Cryptocurrency Diacu dalam Perintah Eksekutif

Kontrol Aset Asing (OFAC) di Departemen Keuangan saat ini “mengembangkan peraturan untuk menerapkan perintah esekutif (executive order), terkait Rusia pada 15 April 2021,” menurut dokumen terbaru.

Perintah eksekutif ini bertajuk “Blocking Property in Connection With Specified Harmful Foreign Activities of the Russian Federation’s Government.” Perintah itu dikeluarkan tahun lalu setelah pemerintahan Biden memutuskan bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan Amerika dan kegiatan demokrasi lainnya.

Satu bagian dari perintah tersebut menargetkan individu yang terlibat dalam “transaksi atau kesepakatan yang menipu atau terstruktur untuk menghindari sanksi Amerika Serikat, termasuk melalui penggunaan mata uang, aset digital atau penggunaan aset fisik.”

- Advertisement -

Kalimat itu juga termasuk dalam dokumen edisi asli tahun 2021 tersebut, yang menarik perhatian pada saat itu. Awalnya, Departemen Keuangan menggunakan perintah untuk menambahkan 28 dompet cryptocurrency ke daftar hitam (black list).

Baca juga Analisis Para Ahli terhadap Bitcoin dan Pasar Kripto Pasca Meledaknya Perang Rusia-Ukraina

Tidak jelas bagaimana berita hari ini akan mempengaruhi peraturan yang mengatur transaksi digital. Menurut pernyataan Departemen Keuangan, itu dapat memberikan panduan dan definisi, lisensi luas untuk jenis transaksi tertentu, dan ketentuan yang mengatur arahan secara keseluruhan.

Amerika Serikat Pertahankan Sanksi terhadap Rusia

Meskipun perintah eksekutif mengacu pada kegiatan yang terjadi tahun lalu, seperti campur tangan pemilu, keputusan untuk melampaui perintah awal tidak diragukan lagi terkait dengan sanksi yang sedang berlangsung terhadap Rusia setelah serangannya ke Ukraina.

Sanksi baru terhadap bank sentral Rusia telah diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yang melarang bisnis dan warga Amerika melakukan bisnis dengan bank sentral Rusia.

Bulan ini, pemerintahan Biden mengeluarkan banyak sanksi lebih lanjut yang bertujuan membatasi kemampuan Rusia untuk melakukan operasi keuangan. Pada 26 Februari, Amerika Serikat dan sekutunya menghapus bank-bank Rusia dari SWIFT. Amerika Serikat mengumumkan hukuman pertama terhadap dua institusi keuangan Rusia dan pejabat tinggi Rusia pada Selasa, 22 Februari.

Bursa Cryptocurrency juga bereaksi terhadap perintah untuk melarang pengguna Rusia, meskipun permintaan ini datang dari wakil perdana menteri Ukraina, bukan AS. Binance dan Kraken telah mengatakan bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan ini kecuali diwajibkan secara hukum untuk melakukannya.

Sumber: https://cryptobriefing.com/treasury-revives-russian-sanctions-referencing-crypto/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss

Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan sebuah dokumen yang mengindikasikan bahwa depatemen tersebut bermaksud untuk memperluas sanksi terhadap Rusia yang diberlakukan tahun lalu. Sebuah bagian secara khusus mengacu pada mata uang digital.

Cryptocurrency Diacu dalam Perintah Eksekutif

Kontrol Aset Asing (OFAC) di Departemen Keuangan saat ini “mengembangkan peraturan untuk menerapkan perintah esekutif (executive order), terkait Rusia pada 15 April 2021,” menurut dokumen terbaru.

Perintah eksekutif ini bertajuk “Blocking Property in Connection With Specified Harmful Foreign Activities of the Russian Federation’s Government.” Perintah itu dikeluarkan tahun lalu setelah pemerintahan Biden memutuskan bahwa Rusia ikut campur dalam pemilihan Amerika dan kegiatan demokrasi lainnya.

Satu bagian dari perintah tersebut menargetkan individu yang terlibat dalam “transaksi atau kesepakatan yang menipu atau terstruktur untuk menghindari sanksi Amerika Serikat, termasuk melalui penggunaan mata uang, aset digital atau penggunaan aset fisik.”

Kalimat itu juga termasuk dalam dokumen edisi asli tahun 2021 tersebut, yang menarik perhatian pada saat itu. Awalnya, Departemen Keuangan menggunakan perintah untuk menambahkan 28 dompet cryptocurrency ke daftar hitam (black list).

Baca juga Analisis Para Ahli terhadap Bitcoin dan Pasar Kripto Pasca Meledaknya Perang Rusia-Ukraina

Tidak jelas bagaimana berita hari ini akan mempengaruhi peraturan yang mengatur transaksi digital. Menurut pernyataan Departemen Keuangan, itu dapat memberikan panduan dan definisi, lisensi luas untuk jenis transaksi tertentu, dan ketentuan yang mengatur arahan secara keseluruhan.

Amerika Serikat Pertahankan Sanksi terhadap Rusia

Meskipun perintah eksekutif mengacu pada kegiatan yang terjadi tahun lalu, seperti campur tangan pemilu, keputusan untuk melampaui perintah awal tidak diragukan lagi terkait dengan sanksi yang sedang berlangsung terhadap Rusia setelah serangannya ke Ukraina.

Sanksi baru terhadap bank sentral Rusia telah diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yang melarang bisnis dan warga Amerika melakukan bisnis dengan bank sentral Rusia.

Bulan ini, pemerintahan Biden mengeluarkan banyak sanksi lebih lanjut yang bertujuan membatasi kemampuan Rusia untuk melakukan operasi keuangan. Pada 26 Februari, Amerika Serikat dan sekutunya menghapus bank-bank Rusia dari SWIFT. Amerika Serikat mengumumkan hukuman pertama terhadap dua institusi keuangan Rusia dan pejabat tinggi Rusia pada Selasa, 22 Februari.

Bursa Cryptocurrency juga bereaksi terhadap perintah untuk melarang pengguna Rusia, meskipun permintaan ini datang dari wakil perdana menteri Ukraina, bukan AS. Binance dan Kraken telah mengatakan bahwa mereka tidak akan memenuhi permintaan ini kecuali diwajibkan secara hukum untuk melakukannya.

Sumber: https://cryptobriefing.com/treasury-revives-russian-sanctions-referencing-crypto/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here