Headlines

Inggris Mengharuskan Bursa Kripto untuk Turut Serta Melaporkan Dugaan Pelanggaran Sanksi

Illust - Inggris Mengharuskan Bursa Kripto untuk Turut Serta Melaporkan Dugaan Pelanggaran Sanksi
Illust - Inggris Mengharuskan Bursa Kripto untuk Turut Serta Melaporkan Dugaan Pelanggaran Sanksi
Sumber Asset: Law firm concept illustration created by storyset – www.freepik.com

Menurut regulasi terbaru yang diperkenalkan regulator Inggris, bursa aset kripto harus memberikan laporan kepada pihak otoritas negara tersebut apabila ada dugaan pelanggaran sanksi yang mereka temukan. Regulasi tersebut adalah bentuk tanggapan atas kekhawatiran publik bahwa bitcoin dan aset kripto lainnya akan disalah gunakan untuk mengatasi restriksi yang diberikan kepada Rusia karena invasinya ke Ukraina.

Menurut regulasi yang ditetapkan oleh Kantor Keuangan Penerapan Penalti Keuangan Inggris, bursa kripto akan dianggap melanggar hukum apabila mereka tidak melaporkan adanya pelanggaran hukum dari pelanggan yang dikenakan sanksi. Sesuai dengan isi dari regulasi tersebut, bursa kripto punya tanggung jawab yang sama dengan aktor profesional seperti agen real estate, akuntan, pengacara, dan produsen perhiasan untuk mengambil tindakan yang tepat jika mereka mencurigai bahwa salah satu pelanggannya telah melanggar sanksi yang dikenakan kepadanya. 

Pada 30 Agustus, pedoman resmi dari pemerintah Inggris telah direvisi untuk menyertakan “aset kripto” dalam kategori aset yang harus diblokir jika sanksi diberikan pada seseorang atau suatu bisnis. Aset kripto yang dimaksud dapat mencakup non-fungible token (NFT), mata uang digital seperti bitcoin, ether, dan tether, serta aset digital lainnya yang berharga.

Disamping itu, salah satu tanggapan Inggris yang paling menonjol terhadap invasi ke Ukraina adalah pengenaan hukuman finansial pada individu dan bisnis yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Vladimir Putin. Dalam hal ini, bursa kripto dengan volume terbesar di dunia, yaitu Binance, bahkan sudah menangguhkan akun milik anak tiri menteri luar negeri, Sergei Lavrov, Polina Kovaleva, dan putri juru bicara Putin, Dmitry Peskov, Elizaveta Peskova. 

Baca juga : Grup Parlemen Inggris Mencari Pandangan dari Para Pemain Industri Crypto

Lebih tepatnya, sanksi yang diberlakukan kepada Ukraina itu ditujukan kepada oligarki dan anggota keluarga yang memiliki hubungan dengan sektor kripto. Beberapa di antara mereka adalah Vladimir Potanin, “raja nikel” dan orang terkaya kedua di Rusia, yang mendukung perusahaan blockchain Swiss Atomyze. Kemudian, ada pula putra oligarki Mikhail Gutseriev, Said Gutseriev yang memegang saham di bursa kripto Belarus sampai Agustus 2021 sebelum dikenai sanksi pada hari yang sama dengan Potanin pada bulan Juni.

Sumber : bollyinside.com