Legislator Kazakhstan menyetujui RUU yang akan memperkenalkan pajak untuk penambang bitcoin serta pembatasan konsumsi energi industri secara nasional.
Undang-undang, yang “Mengatur Aset Digital di Kazakhstan,” adalah salah satu dari tiga undang-undang terkait kripto yang disetujui oleh majelis legislatif negara itu, yang dikenal sebagai Mazhilis, Kamis lalu menurut situs web parlemen .
RUU tersebut sekarang menuju ke tahap diskusi dan putaran dalam pemungutan suara. Undang-undang tersebut baru dibahas dalam beberapa bulan terakhir , tetapi negara Asia Tengah itu telah berjuang dengan kekurangan listrik setidaknya sejak musim gugur 2021.
Jika Legislator juga menyetujui RUU tersebut, presiden harus menandatanganinya untuk menjadi undang-undang. Legislator dapat memberikan suara untuk amandemen, dalam hal ini RUU tersebut akan dikirim kembali ke Mazhilis.
Baca Juga : Penjara Sam Bankman-Fried Di Bahama yang “Dipenuhi Tikus”
Kazakhstan melihat potensi besar penambang kripto dari negara tetangga China setelah Beijing melarang industri tersebut pada Mei 2021 . Saat itu China adalah pusat penambangan bitcoin terbesar di dunia.
Tidak butuh waktu lama jaringan listrik Kazakhstan, sebagian besarnya merupakan warisan zaman Uni Soviet itu mulai runtuh di bawah tekanan baru. Di atas permintaan para penambang.
kegagalan teknis dalam jalur interkoneksi dan pembangkit listrik makin memperburuk situasi, sehingga Kazakhstan, yang hingga tahun 2021 merupakan pengekspor listrik bersih, kini malah mengimpor energi dari Rusia.
RUU tersebut juga menjelaskan bahwa penambang harus membayar pajak perusahaan. Manfaat perpajakan disini adalah dapat dinikmati oleh beberapa perusahaan teknologi tinggi di zona ekonomi khusus, kata Akhmezhanov dan Bekbau.
Presiden Kassym-Jomart Tokayev menandatangani undang-undang kenaikan pajak untuk penggunaan listrik penambang pada bulan Agustus, yang akan mulai berlaku pada awal tahun 2023.
RUU tersebut tidak mengubah kenaikan ini, tetapi memastikan bahwa penambang membayar pajak perusahaan dan dapat digunakan pada zona ekonomi khusus untuk menghindari kenaikan tarif.
Sumber : www.coindesk.com
