Tren terbaru menunjukkan berkurangnya kemampuan penjahat dan teroris dalam menggunakan cryptocurrency sebagai tempat untuk menyembunyikan keuntungan ilegalnya dari pejabat penegak hukum. Regulator dan lembaga penegak hukum di beberapa negara tertentu telah mengembangkan penyelidikan dengan forensik blockchain.
Terdapat beberapa pertimbangan selama proses investigasi yang membutuhkan pengetahuan mendalam terkait ruang blockchain. Blockchain mungkin terlihat transparan, tetapi berbagai teknik sulit perlu dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Ketika tersangka tertangkap secara fisik, penegak hukum perlu memastikan bahwa aset digital tidak dipindahkan dari jangkauan terdakwa. Aset kripto yang disita harus diamankan selama penyelidikan kasus.
Analis dan forensik blockchain tidak berdiri sendiri, terdapat beberapa lapisan kolaborasi yang dibutuhkan untuk menyeret pelaku ke meja peradilan. Pertama, keberhasilan penegak hukum dalam melacak kejahatan kripto disebabkan oleh pengetatan Know Your Customer (KYC) dari entitas yang menangani konversi mata uang fiat ke kripto atau sebaliknya. Begitu juga dengan teknologi forensik digital yang terlibat.
Selanjutnya, terdapat mitra sektor swasta yang mendukung pemantauan kripto, tindakan penegakan, dan kasus. Kemitraan dengan sektor penyedia alat dan teknologi blockchain membantu efektivitas investigasi. Begitu juga dengan kolaborasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). Lembaga tersebut membantu menyelaraskan aturan dan penuntutan pencucian uang, serta membendung pendanaan terorisme.
Keberhasilan lembaga yang terjadi di AS dan beberapa negara lain dapat memberikan kesan bahwa lembaga penegak hukum memiliki posisi di atas forensik blockchain. Pada kenyataannya, tim spesialis yang dipersenjatai dengan alat analisis blockchain merupakan pengecualian. Masih banyak lembaga nasional yang belum mulai membangun kemampuan dalam bidang ini.
Pada tahun 2022, lebih dari lima puluh negara telah melembagakan larangan mutlak atau implisit pada cryptocurrency. Ironisnya, negara-negara tersebut tetap perlu menguasai analisis blockchain. Hal ini karena aset digital dapat dengan mudah melintas batas negara. Sifat publik dari transaksi blockchain juga memudahkan proses pelacakan aktivitas kriminal.
Libertarian kripto mungkin tidak menyukai peningkatan keterlibatan lembaga investasi dalam aset digital seperti kripto dan blockchain. Akan tetapi, teknologi tersebut menjadi penting untuk dikembangkan demi keamanan aset dan konsumen. Begitu juga untuk menegakkan aturan dasar perlindungan konsumen.
