Kementerian Kehakiman di Korea Selatan telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan sistem pelacakan kripto untuk melawan inisiatif pencucian uang dan memulihkan dana yang terkait dengan aktivitas kriminal.
“Sistem Pelacakan Mata Uang Virtual” akan digunakan untuk memantau riwayat transaksi, dengan mengekstrak informasi terkait transaksi dan memeriksa sumber dana sebelum dan sesudah pengiriman uang, menurut outlet media lokal games.
The South Korean Ministry of Justice will introduce a "cryptocurrency tracking system" in the first half of this year to strengthen the tracking of money laundering and recovery of criminal proceeds using cryptocurrencies. https://t.co/2CLkaLUrX6
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 29, 2023
Baca Juga : Menteri Perdagangan UEA Mengatakan Mata Uang Kripto Akan Memainkan Peran Utama Bagi Perdagangan UEA
Pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana untuk membangun sistem pelacakan dan analisis mandiri pada paruh kedua tahun ini, meskipun sistem tersebut dijadwalkan akan digunakan pada paruh pertama tahun 2023. Pernyataan dari kementerian tersebut secara kasar diterjemahkan sebagai berikut:
“Menanggapi kecanggihan atas kejahatan virtual, kami akan meningkatkan infrastruktur (infrastruktur) forensik. Dengan membangun sistem peradilan pidana yang memenuhi standar internasional (standar global).”
Pihak kepolisian Korea Selatan sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan lima bursa kripto lokal untuk bekerja sama dalam investigasi kriminal dan pada akhirnya menciptakan lingkungan perdagangan yang aman bagi investor kripto.
Mahkamah Agung Korea Selatan telah memutuskan bahwa pertukaran kripto Bithumb harus membayar ganti rugi kepada investor atas pemadaman layanan 1,5 jam pada 12 November 2017.
Putusan final dari Mahkamah Agung dengan memerintahkan ganti rugi mulai dari $6 hingga sekitar $6.400 yang harus dibayarkan kepada 132 investor yang terlibat.
“Beban atau biaya kegagalan teknologi harus ditanggung oleh operator layanan, bukan ditanggung oleh para pengguna layanan yang harus membayar komisi untuk layanan tersebut,” kata pengadilan.
Sumber : cointelegraph.com
