DAO (Decentralized Autonomous Organization) telah menjadi pusat perhatian dalam dunia kripto dalam beberapa tahun terakhir Konsep ini dirancang untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang demokratis dan terdesentralisasi di dalam organisasi dengan menggunakan teknologi blockchain.

Namun, meskipun konsepnya menarik, DAO juga dapat menjadi bencana lebih cepat dari yang dikira.

Salah satu masalah utama yang terkait dengan DAO adalah keamanan. DAO dikendalikan oleh kode pintar (smart contract) di blockchain, dan kode tersebut tidak dapat diubah setelah dijalankan. Ini berarti bahwa jika terjadi kesalahan atau kerentanan dalam kode, konsekuensinya bisa sangat buruk. 

Sebagai contoh, DAO pertama yang pernah dibuat, DAO Ethereum, mengalami kerentanan pada tahun 2016 dan sekitar 3,6 juta ETH (sekitar $50 juta pada saat itu) dicuri dari kontrak. Meskipun peretasan tersebut tidak terjadi langsung pada blockchain Ethereum, hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut masih sangat rentan terhadap kejahatan siber.

Baca Juga : Selain Stablecoin Dai, MakerDAO Juga Meraih Popularitas dengan Fitur Collateral Assets

Masalah lain yang terkait dengan DAO adalah kurangnya tanggung jawab. DAO tidak memiliki entitas yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi.

Sebaliknya, keputusan dibuat oleh mayoritas pemegang token dan kode pintar.Ini dapat menyebabkan konflik antara pemangku kepentingan dan ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan atau kerugian finansial.

Selain itu, DAO juga dapat menjadi bencana dalam hal regulasi. Pemerintah dan badan pengawas keuangan dapat melihat DAO sebagai ancaman terhadap keamanan finansial dan stabilitas ekonomi.

 Ini dapat mengakibatkan regulasi yang ketat atau bahkan pelarangan total terhadap DAO. Ini tentu saja dapat merugikan pengguna dan investor yang menginvestasikan waktu dan uang mereka dalam organisasi tersebut.

Terakhir, DAO juga dapat menjadi bencana dalam hal keamanan hukum. Karena DAO terdesentralisasi, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hukum atau tindakan ilegal. Ini dapat membuka celah bagi kejahatan, seperti pencucian uang atau pendanaan teroris.

Sumber : cointelegraph.com