Negara-negara G20, di bawah pimpinan India, sedang aktif berdiskusi mengenai kerangka global untuk aset kripto, ungkap Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman. “Kepresidenan India telah membahas isu-isu utama terkait regulasi atau pemahaman bahwa harus ada kerangka kerja untuk menangani masalah terkait aset kripto,” tegasnya.
Sitharaman memberikan informasi terbaru tentang diskusi mengenai regulasi mata uang kripto secara global di bawah kepemimpinan G20 India pada hari Selasa di Global Fintech Fest tahun ini di Mumbai.
Dalam konteks diskusi di G20, Menteri Keuangan India menekankan: “Kepresidenan India telah membahas isu-isu utama terkait regulasi atau pemahaman bahwa harus ada kerangka kerja untuk menangani masalah terkait aset kripto.” Dia menegaskan: Diskusi aktif sedang terjadi.
Melansir dari Bitcoin.com, Sitharaman juga menyebutkan berbagai makalah mendalam tentang regulasi aset kripto yang telah dipresentasikan pada pertemuan G20 oleh organisasi global seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Dewan Stabilitas Keuangan (FSB), dan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dia secara khusus menyebutkan bahwa IMF dan FSB telah menyerahkan makalah sintesis mereka tentang aset kripto.
Dia juga menyoroti bahwa kripto dianggap sebagai “ancaman sekaligus peluang,” dan menekankan: “Sebanyak Anda membangun firewall, semakin banyak cara baru untuk melakukan serangan.”
Baca juga: PM India Serukan Regulasi Kripto Global di KTT G20
India telah mempertimbangkan regulasi aset kripto selama beberapa tahun. Pada tahun 2019, rancangan undang-undang mengenai kripto telah diajukan ke Kementerian Keuangan tetapi tidak pernah dibahas di parlemen. Selanjutnya, pemerintah India mengindikasikan bahwa diperlukan lebih banyak upaya untuk menyusun RUU tersebut dan menyoroti perlunya koordinasi global dalam mengawasi sektor mata uang kripto.
Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bulan lalu bahwa kripto membutuhkan “kerangka kerja dan peraturan global.” Ia menekankan: “Pesatnya laju perubahan teknologi adalah kenyataan – tidak ada gunanya mengabaikan atau mengabaikannya. Sebaliknya, fokusnya harus pada adopsi, demokratisasi, dan pendekatan terpadu.”
Bulan lalu, India juga mengajukan proposal peta jalan untuk memperkenalkan kerangka peraturan global untuk aset kripto. Sitharaman sebelumnya menyatakan bahwa India mencari kerangka umum untuk kripto yang berlaku untuk semua negara. [DS]
