Headlines

Menurut Yayasan HAM, Bitcoin Telah Membantu Meningkatkan Demokrasi Dan Melawan Korupsi

illust - Menurut Yayasan HAM, Bitcoin Telah Membantu Meningkatkan Demokrasi Dan Melawan Korupsi

Alex Gladstein, seorang advokat Bitcoin dan kepala petugas strategi Yayasan Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Bitcoin dapat memperbaiki demokrasi yang rusak dan memerangi korupsi pemerintah. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan membatasi kekuasaan pemerintah untuk mengendalikan rakyatnya.

illust - Menurut Yayasan HAM, Bitcoin Telah Membantu Meningkatkan Demokrasi Dan Melawan Korupsi
Sumber Asset: Free vector fintech created by gstudioimagen – www.freepik.com

Menurut Gladstein dalam wawancara tanggal 20 Februari, keberadaan Bitcoin yang terdesentralisasi dapat menghambat terjadinya korupsi dan pemerintahan yang otoriter. Dia menyatakan bahwa ketika demokrasi mengalami kegagalan, hubungannya dengan mata uang fiat sangat jelas, dan menurutnya, Bitcoin mampu memperbaiki masalah ini.

Baca Juga : Komunitas Advokasi Di Afrika Selatan Telah Meluncurkan UBI Kripto Pertama Yang Tidak Memerlukan Syarat

Sejak tahun 2007, Gladstein telah menjadi kepala strategi HRF, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memajukan serta melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, terutama pada negara-negara yang dikuasai oleh rezim otoriter. Gladstein juga menyampaikan kuliah tentang Bitcoin dan masa depan uang di acara Singularity University, menurut biografinya.

Waktu berbincang dengan Gladstein, ia menyatakan bahwa Bitcoin memperwakili kebebasan berbicara, hak kepemilikan, dan pasar modal yang terbuka, semua yang secara langsung menentang pemerintahan yang otoriter, yang sering menggunakan penyensoran, pengambilalihan, dan pasar modal yang tertutup. Dengan menyatakan :

“Dua negara besar, China dan Rusia, memerlukan sensor, pasar modal yang tidak terbuka, dan penindakan untuk bertahan hidup. Namun, Bitcoin menjadi kendala bagi pemerintah untuk memaksakan keinginan tersebut kepada warga negara mereka.”

Kripto pernah menjadi bahan konflik antara Rusia dan China. Pada tahun 2021, hampir semua transaksi kripto dilarang di Cina, meskipun adanya rumor tentang kemungkinan perubahan sikap pemerintah terkait kripto setelah diberlakukannya rezim lisensi kripto di Hong Kong. 

Sementara itu, pada tahun 2020, undang-undang Rusia yang mengatur aset keuangan digital melarang penggunaan kripto untuk pembayaran, tetapi tidak membatasi warga negara Rusia untuk berinvestasi dalam kripto meski bursa kripto lokal tidak diatur secara resmi.

Gladstein memproyeksikan bahwa akan terjadi lebih banyak “momen pemicu” di masa depan ketika orang mengalami kesulitan teknis dan keuangan dengan layanan keuangan tradisional, dan ini akan mendorong lebih banyak orang untuk beralih ke BTC sebagai alternatif. 

Dia menjelaskan bahwa setiap masalah yang muncul dalam perdagangan atau komunikasi akan menjadi kesempatan bagi orang untuk beralih ke Bitcoin dan memperkenalkan diri sebagai Bitcoiner baru.

Sumber : cointelegraph.com