Regulator pajak Australia, ATO, sedang menghadapi kebingungan seputar penerapan pajak keuntungan modal atau Capital Gain Tax (CGT) dalam transaksi keuangan terdesentralisasi (DeFi). Panduan terbaru ATO, yang dirilis pada 9 November, menyatakan bahwa CGT berlaku ketika pengguna mentransfer token atau kontrak pintar ke alamat lain tanpa “kepemilikan manfaat.” Namun, ATO belum memberikan klarifikasi apakah tindakan seperti staking di Lido atau transfer ke jembatan lapisan-2 juga termasuk CGT.
Kriteria yang mencakup likuiditas protokol, pembungkus token, dan peminjaman aset diidentifikasi sebagai contoh DeFi yang dapat menimbulkan peristiwa CGT. Namun, kurangnya klarifikasi ini menciptakan ketidakpastian bagi pengguna DeFi Australia, yang mungkin tidak tahu cara mematuhi aturan baru yang kompleks ini.
Perlu dicatat bahwa peristiwa CGT dapat berarti pengguna DeFi di Australia harus membayar pajak atas keuntungan meskipun aset belum dijual. Sebagai contoh, jika seseorang membeli Ether senilai $100 dan kemudian mempertaruhkannya atau mentransfernya melalui jembatan ke lapisan-2 saat harganya $1,000, mereka harus membayar pajak atas keuntungan $900.
Sementara itu, Dewan Perpajakan Australia telah menunda penunjukan aturan yang tepat untuk mengenakan pajak terhadap cryptocurrency. Kurangnya kejelasan ini menciptakan kompleksitas dan ketidakpastian bagi pengguna kripto di Australia. Para kritik menilai bahwa ATO tidak sepenuhnya memahami DeFi, dan aturan baru ini dianggap agresif.
Baca Juga : CBDC Tidak Aman Untuk Masyarakat??
Dalam tanggapannya, seorang juru bicara ATO menyatakan bahwa konsekuensi pajak suatu transaksi DeFi “akan bergantung pada langkah yang diambil pada platform atau kontrak, dan fakta dan keadaan relevan seputar wajib pajak yang memiliki aset mata uang kripto.” Meskipun begitu, kebingungan ini menyulitkan pengguna DeFi untuk memahami dan mematuhi aturan pajak yang berubah-ubah.
