Pembatasan Penerbitan Stablecoin oleh FSA Selaku Regulator Kripto Pemerintah Jepang

Berdasarkan laporan dari sebuah portal media besar (Nikkei), regulator keuangan teratas Jepang akan melarang perusahaan di luar bidang perbankan tradisional untuk membuat Stablecoin yang dipatok fiat. Dalam hal ini, Badan Layanan Keuangan (FSA), selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi industri keuangan dan sektor kripto, berencana untuk mengusulkan sebuah regulasi terkait pembatasan penerbitan Stablecoin.

FSA telah diberikan kebebasan dalam mengatur bisnis kripto dan pemerintah telah mengabulkan semua tuntutannya sebagai kekuatan legislatif tanpa keraguan. Setiap anggota parlemen pun siap untuk mematuhi regulasinya di parlemen.

Nikkei mengkaim bahhwa ia telah mempelajari terkait rencana FSA, namun tidak menyebutkan sumber apa pun. Ia hanya mengatakan bahwa “FSA membatasi pasokan Stablecoin ke bank dan penyedia wire transfer sebagai metode untuk mengurangi risiko bagi pengguna koin.”

Baca juga Jepang Tengah Mempertimbangkan untuk Membatasi Penerbitan Stablecoin

- Advertisement -

Terkait dengan hal ini, lembaga keuangan di Jepang diatur secara ketat dan mereka diwajibkan oleh hukum untuk melindungi aset konsumen mereka. FSA juga mencari langkah-langkah yang lebih besar untuk memerangi ancaman pencucian uang dalam bisnis kripto, termasuk membawa penyedia wallet Stablecoin dan broker di bawah yurisdiksinya. Bisnis semacam itu akan dipaksa untuk melakukan pemeriksaan indentifikasi pelanggan pada konsumen mereka dan mengawasi wallet mereka terkait aktivitas yang anomali.

Hal tersebut dilakukan karena setiap transaksi yang tampak mencurigakan harus segera dideteksi dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, bagi perusahaan yang tidak mematuhinya akan berisiko dikenakan sanksi atau izin operasinya akan dicabut atau ditangguhkan.

Meskipun peraturan kripto Jepang termasuk yang paling ketat di dunia, para pendukung keputusan FSA sebelumnya telah mengutip fakta menarik. Bahwa Jepang merupakan salah satu yang pertama di dunia yang menetapkan kerangka peraturan untuk sektor kriptonya. Fakta tersebut kemudian memungkinkan beberapa perusahaan teknologi terbesar di negara itu untuk memasuki ruang tanpa risiko menyimpang menuju ketidak jelasan peraturan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan FSA belum membangun kerangka hukum untuk bisnis non-fungible token (NFT) yang berkembang pesat. Meskipun begitu, pihak yang berwenang tengah mengerjakan rancangan ide dalam sesi konsultasi.

Sumber: https://cryptonews.com/news/japanese-regulator-eyes-stablecoin-wallet-provider-regulations-in-2022.htm

Berdasarkan laporan dari sebuah portal media besar (Nikkei), regulator keuangan teratas Jepang akan melarang perusahaan di luar bidang perbankan tradisional untuk membuat Stablecoin yang dipatok fiat. Dalam hal ini, Badan Layanan Keuangan (FSA), selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi industri keuangan dan sektor kripto, berencana untuk mengusulkan sebuah regulasi terkait pembatasan penerbitan Stablecoin.

FSA telah diberikan kebebasan dalam mengatur bisnis kripto dan pemerintah telah mengabulkan semua tuntutannya sebagai kekuatan legislatif tanpa keraguan. Setiap anggota parlemen pun siap untuk mematuhi regulasinya di parlemen.

Nikkei mengkaim bahhwa ia telah mempelajari terkait rencana FSA, namun tidak menyebutkan sumber apa pun. Ia hanya mengatakan bahwa “FSA membatasi pasokan Stablecoin ke bank dan penyedia wire transfer sebagai metode untuk mengurangi risiko bagi pengguna koin.”

Baca juga Jepang Tengah Mempertimbangkan untuk Membatasi Penerbitan Stablecoin

Terkait dengan hal ini, lembaga keuangan di Jepang diatur secara ketat dan mereka diwajibkan oleh hukum untuk melindungi aset konsumen mereka. FSA juga mencari langkah-langkah yang lebih besar untuk memerangi ancaman pencucian uang dalam bisnis kripto, termasuk membawa penyedia wallet Stablecoin dan broker di bawah yurisdiksinya. Bisnis semacam itu akan dipaksa untuk melakukan pemeriksaan indentifikasi pelanggan pada konsumen mereka dan mengawasi wallet mereka terkait aktivitas yang anomali.

Hal tersebut dilakukan karena setiap transaksi yang tampak mencurigakan harus segera dideteksi dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga, bagi perusahaan yang tidak mematuhinya akan berisiko dikenakan sanksi atau izin operasinya akan dicabut atau ditangguhkan.

Meskipun peraturan kripto Jepang termasuk yang paling ketat di dunia, para pendukung keputusan FSA sebelumnya telah mengutip fakta menarik. Bahwa Jepang merupakan salah satu yang pertama di dunia yang menetapkan kerangka peraturan untuk sektor kriptonya. Fakta tersebut kemudian memungkinkan beberapa perusahaan teknologi terbesar di negara itu untuk memasuki ruang tanpa risiko menyimpang menuju ketidak jelasan peraturan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan FSA belum membangun kerangka hukum untuk bisnis non-fungible token (NFT) yang berkembang pesat. Meskipun begitu, pihak yang berwenang tengah mengerjakan rancangan ide dalam sesi konsultasi.

Sumber: https://cryptonews.com/news/japanese-regulator-eyes-stablecoin-wallet-provider-regulations-in-2022.htm

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here