Jerman bersiap untuk apa yang diyakini sebagai fajar baru bagi ekonomi terbesar Eropa, pemerintahan baru telah memperkenalkan perjanjian koalisi yang mencakup prioritas cryptocurrency dan teknologi blockchain di antara pilar-pilar yang akan mendukung pembangunan negara itu selama empat tahun ke depan untuk pertama kalinya.
Pemerintah koalisi yang dijuluki “Traffic Light” terdiri dari partai politik sayap kiri, Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau (Green Party), dan Demokrat Bebas (Free Democrats) (FDP) yang ramah bisnis.
Koalisi tiga arah, yang diidentifikasikan sebagai “Aliansi untuk Kebebasan, Keadilan, dan Keberlanjutan,” telah menyatakan dalam manifestonya bahwa mereka bermaksud untuk memodernisasi dan menghidupkan kembali negara tersebut.
Perjanjian tersebut mencakup inisiatif seperti menghapus penggunaan batu bara secara bertahap pada tahun 2030, menjanjikan 80% energi terbarukan, menaikkan upah minimum menjadi €12 ($13,58), dan melegalkan penjualan ganja yang terkendali.
Namun, aspek yang paling penting, setidaknya untuk penggemar kripto, adalah rencana digitalisasi negara tersebut.
Baca juga Pendanaan Margasatwa Dunia Milik Jerman akan Menjual NFT demi Mendanai Spesies yang Terancam Punah
Jerman Berfokus pada Tokenisasi Saham dan Uang
Pemerintahan baru Jerman telah berkomitmen untuk mengembangkan negara berbasis digital, dengan menetapkan prioritas strategi baru untuk cryptocurrency dan teknologi blockchain.
Dokumen setebal 177 halaman itu menyatakan, “Kami membutuhkan perubahan dalam perspektif kami mengenai peluang dan bahaya yang terkait dengan inovasi keuangan baru, aset kripto, dan strategi pemasaran.”
“Kami berjuang untuk level playing field dengan kondisi persaingan yang setara di seluruh Uni Eropa, untuk model bisnis tradisional dan inovatif, serta untuk perusahaan digital besar.”
Seperti yang dipaparkan oleh Frank Schäffler dari FDP, satu bagian penting dalam perjanjian tersebut mencakup klausul yang memungkinkan penerbitan saham tokenized.
Die Möglichkeit zur Emission elektronischer Wertpapiere wird auf Aktien erweitert. #Blockchain #Koalitionsvertrag
— Frank Schäffler (@f_schaeffler) November 24, 2021
“Karena layanan keuangan digital harus beroperasi secara efisien, kami akan menetapkan kerangka legislatif dan memungkinkan penerbitan sekuritas elektronik untuk memasukkan saham,” tambah dokumen itu.
Jerman mengeluarkan undang-undang prioritas baru awal tahun ini yang memungkinkan manajer dana investasi institusional, atau Spezialfonds, untuk menginvestasikan aset mereka hingga 20% dalam cryptocurrency.
“Perjanjian koalisi tersebut bersifat jelas. Setelah melegalkan dana tokenized, saham tokenized akan diizinkan. Ini adalah perkembangan luar biasa yang secara signifikan akan mempercepat adopsi blockchain” tutur Sven Hildebrandt, CEO Distributed Ledger Consulting (DLC) yang berbasis di Hamburg.
Selanjutnya, pemerintah koalisi yang baru terbentuk memutuskan bahwa Jerman harus menjadi hub untuk platform FinTech dan InsurTech, serta untuk apa yang disebut sebagai neo-broker—aplikasi keuangan berorientasi konsumen untuk perdagangan saham dan alternatif investasi lainnya.
Selain itu, pemerintahan baru tersebut berencana untuk “membantu secara konstruktif proses pengembangan euro digital sebagai pelengkap mata uang fiat yang dapat diakses oleh semua orang di Eropa. Euro digital akan dianggap sebagai uang legal dan dapat digunakan secara umum.”
Implementasi Regulasi UE
Kebijakan umum Uni Eropa kemungkinan akan memengaruhi pendekatan baru apa pun terhadap aset digital di Jerman. Dewan Eropa menerima dua proposal terkait regulasi cryptocurrency pada hari Rabu: Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) dan Digital Operational Resilience Act (DORA).
“Tujuan dari MiCA adalah untuk menyediakan kerangka peraturan pasar aset kripto yang mendorong inovasi dan memanfaatkan potensi aset kripto sembari menjaga stabilitas keuangan serta perlindungan investor,” jelas Dewan Eropa.
Meskipun aturan baru belum diratifikasi, aturan tersebut diharapkan menjadi kerangka peraturan standar UE, yang harus dipatuhi oleh Jerman dalam kapasitas tertentu. Pemerintah koalisi baru Jerman juga sangat memperhatikan semua undang-undang yang berlaku, terutama jika berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Kami membutuhkan pengawasan Eropa yang komprehensif terkait sektor cryptocurrency,” kata dokumen itu. “Kami membutuhkan pemasok layanan aset Crypto untuk mengidentifikasi pemilik yang sah secara konsisten.”
Pemerintah di kedua sektor keuangan tradisional, serta cryptocurrency, telah menjanjikan dukungan mereka atas badan pengatur independen Uni Eropa yang ditugasi untuk menangani pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta memastikan bahwa pengguna tidak dilindungi oleh konsep “anonimitas.”
Menurut perjanjian tersebut, kantor pusat otoritas harus berbasis di Frankfurt am Main, salah satu pusat keuangan terbesar di dunia dan rumah bagi Bank Sentral Eropa.
Sementara beberapa ahli menganggap proposal koalisi sebagai progresif, banyak oposisi telah menyatakan skeptisismenya.
Oskar Giese, penyelenggara Konvensi Unchain, menyatakan bahwa pemerintah Jerman dan UE menginginkan prospek ekonomi yang kompetitif. Namun hal tersebut akan diatur dalam persaingan yang tidak terbantahkan, dan tidak boleh menempatkan risiko pada struktur yang sudah ada.
Menurut Giese, bentuk perjanjian koalisi saat ini menunjukkan sikap perencanaan pusat yang kuat dari pemerintah Jerman. Koalisi tersebut kemungkinan besar akan digunakan untuk menolak inovasi di sektor kripto, dan mungkin dapat mengancam sistem monopoli yang berlaku, serta memuncul otoriterisme di UE.
