Perdana Menteri India tampaknya mengambil sikap progresif terhadap cryptocurrency yakni Bitcoin (BTC), hal tersebut dinilai cukup luar biasa mengingat upaya negara itu untuk mencapai konsensus terkait kategorisasi dan legalitas kelas aset. Di tengah kesibukan rapat kabinet, konferensi industri, dan meningkatnya kekhawatiran perbankan, pemimpin utama negara itu mulai membuka dirinya dan mendukung cryptocurrency.
Pada Dialog Sydney, Perdana Menteri India Narendra Modi mendesak negara-negara demokratis untuk bekerja sama guna mencapai kemakmuran dari pendayagunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Modi pun turut mengingatkan agar cryptocurrency tidak digunakan untuk kegiatan ilegal.
Take crypto-currency or bitcoin for example.
It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 18, 2021
Modi berbicara dalam pertemuan intensif pada hari Senin mengenai cryptocurrency terkait konteks pencucian uang dan pendanaan teroris. Suasana pertemuan tersebut mengisyaratkan bahwa tindakan regulasi substansial yang bersifat progresif dan berwawasan ke depan sudah semakin mendekat.
Baca juga Investasi Cryptocurrency di India Dilaporkan Tembus ke Angka $10 Miliar
Pemerintah India sebelumnya telah mengambil tindakan untuk memperkuat kerangka peraturan sektor cryptocurrency. Banyak diskusi tingkat tinggi telah terjadi, termasuk dengan Reserve Bank of India (RBI), Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (serta pakar kripto dan pelaku industri penting dari dalam dan luar India).
Terlepas dari penilaian yang tidak memihak oleh beberapa menteri pemerintah, Gubernur RBI Shaktikanta Das tetap skeptis. Pada hari Selasa, eksekutif tersebut menegaskan kembali posisinya bahwa akan kemungkinan perdagangan kripto yang membahayakan sistem keuangan apa pun karena kurangnya pengawasan bank sentral.
Terlepas dari meningkatnya popularitas cryptocurrency di India, anggota parlemen tetap kokoh pada pendiriannya untuk tidak setuju akan perlunya rezim peraturan yang kuat. Dalam pertemuan legislatif India yang diusulkan berikutnya, undang-undang Bitcoin diantisipasi akan diperkenalkan. Banyak pihak atau perusahaan terkait mengharapkan UU tersebut akan memberi investor dan perusahaan secercah harapan dan rasa ketenangan akan asetnya.
Seperti yang dilaporkan Cointelegraph sebelumnya, India bermaksud untuk mengurangi Pajak Barang dan Jasa pada pertukaran cryptocurrency dari 18% menjadi 1% dengan reklasifikasi peraturan. Selanjutnya, presiden bank sentral Peru baru-baru ini mengindikasikan bahwa negaranya akan berkolaborasi dengan India dan dua negara lain untuk mengembangkan mata uang digital bank sentralnya sendiri, meskipun faktanya peraturan kripto India masih ambigu.
