Presiden G20 India baru-baru ini mengajukan proposal yang mengusulkan “poin tindakan” untuk menerapkan aturan kripto secara global.
Dalam upaya membantu mencapai kebijakan global yang komprehensif dan terkoordinasi, India menyatakan bahwa meskipun sudah ada upaya dari berbagai organisasi untuk menyusun standar peraturan kripto, diperlukan lebih banyak koordinasi untuk penerapannya di berbagai negara.
Dilansir dari Bitcoin.com, proposal ini diungkapkan dalam Catatan Kepresidenan yang dirilis oleh India pada 1 Agustus. Dokumen ini berisi masukan dari India yang akan dimasukkan dalam Makalah Sintesis yang akan diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) pada akhir Agustus. Makalah tersebut akan mengulas berbagai risiko yang terkait dengan aset kripto dan menyajikan “Peta Jalan untuk Membangun Kerangka Kerja Global untuk Aset Kripto” yang akan dipertimbangkan oleh G20 untuk diadopsi.
Peta jalan tersebut bertujuan untuk membantu negara-negara menerapkan standar kebijakan minimum yang disepakati untuk aset kripto, dengan fokus pada melindungi ekonomi makro, stabilitas keuangan, dan integritas keuangan negara. India menyarankan beberapa “poin tindakan” yang akan dimasukkan dalam peta jalan, termasuk melakukan penjangkauan ke semua yurisdiksi untuk menciptakan kapasitas penerapan, pengawasan, dan penegakan standar.
Langkah pertama akan dimulai dengan yurisdiksi yang telah melihat adopsi kripto yang lebih tinggi dan di mana pertukaran kripto dan penerbit stablecoin berbasis internasional beroperasi. Selanjutnya, konsensus akan dibangun untuk memperluas kerangka kebijakan dan peraturan ke negara-negara non-anggota G20.
Baca Juga : Zero Transfer: Trik Penipu Menguji Kecermatan Pengguna Kripto
India juga menekankan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap risiko stabilitas keuangan dan kerentanan makrofinansial yang ditimbulkan oleh aset kripto. Selain itu, negara-negara diharapkan meningkatkan penerapan aturan anti pencucian uang (AML) dan memerangi pendanaan terorisme (CFT) berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
Pengawasan dan perlindungan konsumen juga menjadi fokus, dengan penekanan pada berbagi informasi lintas batas. India juga mengusulkan pembentukan kerangka kerja untuk memberikan bantuan teknis dan panduan kepada regulator dan lembaga di setiap yurisdiksi.
Dengan proposal ini, India berharap dapat memajukan kebijakan global yang berlaku untuk aset kripto dan melindungi masyarakat dari risiko dan ancaman yang terkait dengan industri kripto. G20 akan mempertimbangkan peta jalan ini untuk diadopsi sebagai langkah maju dalam mengatur ruang kripto secara global.
