Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengecam penggunaan dolar sebagai senjata politik dalam sebuah pertemuan dengan presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.
Dilansir dari Bitcoin.com (30/7), Putin menyatakan bahwa strategi ini, bersama dengan dinamika terbaru di sektor keuangan global, semakin mempersulit upaya lembaga membantu negara-negara dunia ketiga yang tengah menghadapi tantangan ekonomi yang sulit.
“Saya yakin … Anda akan melakukan segala upaya untuk mengembangkan institusi ini. Dalam kondisi saat ini, tidak mudah untuk melakukannya mengingat perkembangan keuangan global dan penggunaan dolar sebagai senjata politik” kata Presiden Putin dalam laporan tersebut.
Selain itu, Putin mengungkapkan bahwa negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) telah meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam upaya untuk menyelesaikan transaksi bersama mereka. Dia menyoroti potensi peran NDB dalam meningkatkan kerja sama ini.
Sebelumnya, Putin telah berpendapat bahwa tatanan dunia multipolar yang sedang terbentuk akan lebih adil dan demokratis. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Rousseff, yang juga mendukung penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan internasional.
“Saya juga percaya bahwa negara-negara berkembang dapat dengan bebas melakukan transaksi perdagangan luar negeri antara mereka sendiri dalam mata uang nasional mereka” ujar Rousseff dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga :Pengacara Binance dan CZ Tuding CFTC Melebihi Wewenang Regulasi
Lembaga think tank Rusia, Roscongress Foundation, yang mensponsori KTT Rusia-Afrika, baru-baru ini merilis laporan pada bulan Mei yang menggambarkan peran NDB sebagai mitra potensial Dana Moneter Internasional (IMF).
Melalui upaya bersama seperti ini, negara-negara BRICS berharap untuk memperkuat posisi mereka di panggung global dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, terutama dalam menghadapi tekanan politik dan ekonomi.
Dengan meningkatnya kerja sama antar negara-negara ini, diharapkan mereka dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. [RH]
