Kementerian Pembangunan Ekonomi di Moskow berencana untuk mengajukan beberapa amandemen KUH Perdata dan undang-undang “Tentang Aset Keuangan Digital. Amandemen tersebut mereka ajukan untuk meregulasikan pasar NFT yang ada di Federasi Rusia. Berita itu berasal dari pertemuan kelompok kerja khusus yang diadakan atas inisiatif kementerian tersebut.
Selama diskusi berlangsung, para peserta juga memberikan definisi hukum atas koleksi digital dan merancang perubahan legislatif yang diperlukan. Selain itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Central Bank of Russia (CBR) dan Vkontakte, jaringan media sosial terkemuka Rusia yang telah mengumumkan niatnya untuk memperkenalkan dukungan mereka untuk blockchain dan NFT pada platform-nya.
CBR yang yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap aset kripto menegaskan bahwa Kementerian Ekonomi tidak boleh berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan regulasi token digital. Dan menurut otoritas moneter, sektor ini berada di bawah kompetensinya dan Kementerian Keuangan. Regulator tersebut juga menentang legalisasi peredaran kripto seperti bitcoin di Rusia dan penggunaannya sebagai metode pembayaran.
Laporan tersebut juga menambahkan bahwa untuk saat ini, industri yang terkait sedang menunggu perkembangan situasi setelah pertemuan tersebut selesai. Andrey Tugarin, Managing Partner di GMT Legal, turut memberikan pendapatnya dan mengatakan bahwa definisi koleksi digital yang salah dalam undang-undang Rusia dapat secara signifikan mempersempit ruang lingkup penerapan aset tersebut.
Baca Juga: SMUGGLEVERSE Luncurkan Koleksi NFT CRYPTONYTE pada Acara NFT Expoverse
Ia menjelaskan bahwa fungsi NFT tidak hanya terbatas pada seni digital. Saat ini, aset tersebut bahkan juga bisa digunakan sebagai tiket acara atau sebagai metode untuk mengamankan kepemilikan properti virtual.
Di sisi lain, pejabat Rusia sendiri ingin memperluas kerangka regulasi negaranya untuk aset kripto dan token yang saat ini sebagian besar tercakup dalam undang-undang “Tentang Aset Keuangan Digital” yang mulai berlaku pada Januari 2021. Undang-undang tersebut memperkenalkan istilah aset keuangan digital yang sebagian mencakup aset kripo dan hak kepemilikan digital, atau token.
Setelah itu, sebuah RUU yang sudah disesuaikan untuk menentukan status hukum NFT juga diajukan ke Duma Negara pada bulan Mei lalu. Anggota parlemen Rusia juga diharapkan dapat meninjau rancangan undang-undang terbarunya selama sesi pertemuan pada musim gugur nanti.
Sumber: inferse.com
