Sektor cryptocurrency terus merekrut pakar baru, seiring dengan perkembangannya menuju pengadopsian yang luas. Meskipun sektor ini terus mencari pakar dalam berbagai profesi, sektor cryptocurrency sangat tertarik untuk merekrut pengacara andal, untuk mengatasi tuntutan regulasi yang dan meminimalkan biaya hukum eksternal.
Menurut sebuah penelitian, perusahaan cryptocurrency telah mulai merekrut pakar dari beberapa firma hukum terkemuka. Sejumlah firma hukum telah mulai menawarkan layanan cryptocurrency, dalam upaya untuk tetap kompetitif. Namun demikian, karena kebutuhan yang tak terpuaskan akan spesialis hukum, perusahaan kripto mulai bersaing satu sama lain dalam upaya mendapatkan pengacara yang sudah memiliki latar belakang kripto.
Seorang konsultan senior di firma perekrutan hukum Whistler Partners, John Wolf Konstant, menjelaskan ketergesaan untuk membentuk tim hukum internal dengan mengatakan,
“Konsensus di dunia cryptocurrency adalah bahwa Anda harus memiliki seseorang dalam institusi sejak dini. Terutama sekarang para investor akan mengantisipasi hal tersebut. Anda akan membutuhkan seseorang untuk mengawasi proses dan memastikan bahwa semuanya berjalan sempurna sejak awal.”
Baca juga Pasca Pembaharuan Regulasi di Dubai, Coinsfera Tetap Menjadi Bursa Kripto Populer
Dia mengatakan bahwa pertumbuhan yang cepat ini telah menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah yang dibutuhkan untuk mengamankan dan mempertahankan pengacara kripto internal. Menurut Konstant, total kompensasi tahunan untuk pengacara ternama dengan kompetensi kripto dapat melebihi tujuh angka.
Dalam tweet sebelumnya, Chief Legal Officer Kraken, Marco Santori, menggarisbawahi meningkatnya permintaan akan pengacara dalam industri cryptocurrency.
In the next three months, I will hire thirty (30) lawyers at @krakenfx.
I’d like to hire sixty but honestly I don’t know how to get it done.
Can I acquire a law firm?
— Marco Santori (@msantoriESQ) February 7, 2022
Sengketa Hukum Crypto yang Tak Ada Habisnya
Sengketa hukum muncul ketika industri cryptocurrency terus mengadvokasi kerangka regulasi yang transparan dan dapat diterima para komunitas. Ripple Labs, pengembang Ripple (XRP), adalah salah satu contohnya. Sejak Desember 2020, perusahaan tersebut terjerat sengketa hukum dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Gugatannya, yang menurut banyak ahli mungkin berdampak besar pada klarifikasi undang-undang cryptocurrency, dimulai ketika SEC menggugat Ripple, menuduhnya melanggar Undang-Undang Sekuritas dengan menjual token XRP tanpa mendaftarkannya.
Berkenaan dengan proyek altcoin, SEC tengah menyelidiki developer Bitcoin. Akibatnya, Jack Dorsey, mantan CEO Twitter, mengungkapkan niatnya untuk mendirikan Dana Pertahanan Hukum Bitcoin. Dana ini akan membantu developer Bitcoin yang menghadapi beberapa tuntutan hukum dengan memberi mereka perwakilan hukum gratis.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran sekuritas di pasar NFT, menyusul lonjakan NFT baru-baru ini.
Sumber: Cryptoslate
