Pada hari kamis (17/2/22), Senator Amerika Serikat mengusulkan undang-undang yang menuntut Departemen Luar Negeri untuk melakukan penyelidikan terhadap Hukum Bitcoin El Salvador dan menyusun rencana untuk “meminimalisir segala bahaya terhadap sistem keuangan AS.”
Akuntabilitas untuk Cryptocurrency di El Salvador (ACES) Act diajukan per tanggal 17 Februari oleh Senator Jim Risch (R-Idaho), Bob Menendez (DN.J.), anggota peringkat dan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dan Bill Cassidy (R- Louisiana) (R-La.).
Para senator menyatakan bahwa Hukum Bitcoin El Salvador “menimbulkan keprihatinan besar,” dan undang-undang yang mereka usulkan mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menyiapkan laporan terkait adopsi Bitcoin negara Amerika Tengah itu dalam waktu 60 hari dari proses ratifikasi.
Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, adalah alat pembayaran yang sah di El Salvador. Nayib Bukele, dikenal sebagai presiden milenium, mendukung RUU itu tahun lalu, dan diratifikasi pada bulan September.
Bisnis yang memiliki kemampuan teknologi untuk menerima Bitcoin sebagai pembayaran harus mematuhi hukum. Pemerintah bahkan membuat dompet cryptocurrency bernama Chivo untuk digunakan warganya, dan memberi mereka cryptocurrency gratis senilai $30 untuk memulai.
“Adopsi Bitcoin di El Salvador sebagai alat pembayaran yang sah menimbulkan kekhawatiran besar tentang stabilitas ekonomi dan integritas keuangan dari mitra dagang AS yang sangat rentan di Amerika Tengah,” kata Risch dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu. “Strategi baru ini berpotensi merusak kebijakan sanksi Amerika Serikat, sehingga menguntungkan aktor berbahaya seperti China dan kelompok kejahatan terorganisir,” katanya.
“Undang-undang bipartisan kami mencari kejelasan yang lebih besar tentang kebijakan El Salvador dan mengharuskan administrasi untuk mengelola risiko sistem keuangan di Amerika Serikat,” kata Risch.
Baca juga El Salvador Meluncurkan Pusat Pendidikan Bitcoin
Di Twitter, Presiden Bukele menyebut anggota parlemen AS sebagai ‘boomer.’ “Kami bukan negara koloni Anda, kami tidak masuk dalam bagian Amerika Serikat” tambahnya. “Jangan ikut campur dalam urusan pribadi kami. Jangan buang waktumu mencoba mengatur sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan.”
OK boomers…
You have 0 jurisdiction on a sovereign and independent nation.
We are not your colony, your back yard or your front yard.
Stay out of our internal affairs.
Don’t try to control something you can’t control 😉
https://t.co/pkejw6dtYn— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) February 16, 2022
Bank Dunia, IMF, dan bahkan JP Morgan semuanya mengkritik Undang-Undang Bitcoin. IMF memperbarui permintaannya ke El Salvador bulan lalu untuk menghapuskan Undang-Undang Bitcoin.
Sejumlah protes telah terjadi di seluruh El Salvador terhadap hukum Bitcoin dan apa yang mereka anggap sebagai rezim otoriter. Namun, menurut jajak pendapat, presiden Bukele masih populer di kalangan masyarakat.
Pada bulan November, Decrypt mengunjungi El Salvador, di mana mereka menemukan bahwa meskipun merchant besar seperti McDonald’s dan Starbucks sudah menerima cryptocurrency, sebagian besar masyarakat masih bingung akan penggunaannya.
