Taiwan baru saja memperkenalkan undang-undang terkait kripto ke Legislatif Yuan, yaitu parlemen negaranya. Undang-undang ini, yang diusulkan pada Jumat, mengharuskan platform kripto di Taiwan untuk mendapatkan izin operasi. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, mereka bisa dipaksa untuk menghentikan operasinya.
Menurut laporan dari Yahoo Finance pada Sabtu (28/10/2023), Komisi Pengawas Keuangan Taiwan sebelumnya telah merilis pedoman yang mendorong industri kripto lokal untuk membuat standar pengaturan sendiri.
Anggota parlemen yang mendukung proposal ini, Yung-Chang Chiang, mengatakan bahwa undang-undang khusus ini akan memberikan otoritas kepada regulator untuk memberlakukan sanksi administratif pada entitas yang melanggar peraturan.
Tanggal pembacaan kedua untuk undang-undang ini belum ditetapkan. Taiwan telah menunjukkan sikap ketat dalam mengatur aset kripto. Sebelumnya, Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC) telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur pertukaran kripto yang beroperasi di dalam wilayah negara ini.
Baca Juga : Elliptic:”Tak Ada Jutaan Kripto yang Dikumpulkan Hamas”
FSC juga berencana untuk melarang pertukaran kripto dari luar negeri yang tidak mau mendaftar ke otoritas pengatur di Taiwan. Mereka telah merumuskan sepuluh prinsip panduan untuk regulasi mata uang virtual, yang diperkirakan akan diterbitkan akhir bulan ini. Prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar bagi lembaga-lembaga publik untuk membuat norma-norma peraturan khusus, walaupun bisa berubah seiring dengan penelitian dan standar internasional yang berkembang.
