CEO Ripple, Brad Garlinghouse, mengkritik keras pernyataan Jay Clayton, mantan Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), tentang cara lembaga tersebut mengatur industri kripto.
Sejak awal tahun 2023, SEC telah memulai berbagai langkah regulasi terhadap bursa dan perusahaan kripto. Pada wawancara dengan CNBC pada 29 Juni 2023, Clayton menyatakan bahwa menurutnya, SEC harus hanya menuntut perusahaan jika ada dasar hukum yang kuat.
Clayton menekankan bahwa badan pengatur harus mengeluarkan peraturan dan melibatkan kasus hukum hanya jika mereka yakin bahwa mereka akan berhasil di pengadilan.
Namun, CEO Ripple mengingatkan bahwa keputusan SEC untuk menolak tuduhan terhadap mereka tanpa memeriksa bukti secara teliti menunjukkan bahwa gugatan tersebut memiliki sedikit kemungkinan untuk berhasil di pengadilan.
Dalam kasus gugatan terhadap Ripple, Garlinghouse, dan pendiri Ripple lainnya, Christian Larsen, yang dimulai pada Desember 2020, SEC menuduh mereka melakukan penawaran sekuritas aset digital yang tidak terdaftar dan berkelanjutan. Mereka dituduh mengumpulkan lebih dari USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 20,6 triliun (dengan asumsi kurs Rp 15.853 per dolar AS) dari penjualan XRP.
Baca juga: SEC Minta Ripple Bayar Denda Rp 12,2 Triliun
Garlinghouse mengingatkan bahwa Jay Clayton adalah orang yang mengajukan gugatan terhadap Ripple, dirinya, dan Chris Larsen, namun kemudian meninggalkan jabatannya sebagai Ketua SEC.
Pernyataan Clayton pada Juni 2023 menarik perhatian mengingat perkembangan terbaru dalam tuntutan hukum yang melibatkan Garlinghouse dan Larsen. Seperti telah dilaporkan sebelumnya, SEC mencoba untuk menolak tuduhan terhadap mereka pada bulan Oktober.
Langkah yang diambil oleh SEC mengikuti keputusan Hakim Analisa Torres yang sebagian mendukung Ripple pada bulan Juli. Hakim menyatakan bahwa penjualan token XRP ke individu tidak memenuhi definisi hukum dari sekuritas. Namun, pengadilan juga menemukan bahwa Ripple melanggar undang-undang sekuritas dengan menjual token XRP langsung kepada investor institusi.