Financial Action Task Force (FATF) menerbitkan peraturan baru tentang aset virtual dan layanan aset virtual pada 28 Oktober 2021. Pembaruan ini diunggah pada situs resmi mereka; www.fatf-gafi.org.
Beberapa peraturan terbaru yang disusun oleh FATF tersebut secara spesifik membahas mengenai sektor De-Fi (Decentralized Finance). Belakangan ini tren sektor De-Fi mendapat perhatian lebih dari regulator dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia. Oleh karena itu, proposal FATF memberi dampak keras terhadap sektor crypto dan perusahaan aset digital terkait lainnya.
Baca juga FTX Membeli Slot Iklan Super Bowl untuk Mempromosikan Crypto ke Sebanyak 92 Juta Pemirsa TV
Miller Whitehouse-Levine, Direktur Kebijakan untuk De-Fi Fund, memberi komentarnya mengenai peraturan baru FATF. Dia mengatakan bahwa FATF berpendapat bahwa sistem desentralisasi lebih baik ditekan pergerakannya. Sesuai dengan sistem kerjanya, protokol-protokol De-Fi memang beroperasi bagi pengguna untuk berinteraksi langsung dengan platform, produk, atau layanan.
Inilah sebabnya, banyak investor mengutarakan keprihatinan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Miller Whitehouse-Levine, De-Fi menjadi pesaing terbesar bank tersentralisasi dan perantara keuangan kustodian. Whitehouse menjelaskan bahwa De-Fi menghilangkan suatu sistem dari bank tersentralisasi, yaitu De-Fi memberikan kuasa akses penuh kepada pengguna mereka.
Bank dan perantara lainnya adalah entitas yang mengambil andil untuk menegakkan peraturan FATF dan peraturan regional negara masing-masing. Whitehouse menuturkan bahwa lembaga FATF mengalami kesulitan mengatasi kenyataan bahwa De-Fi menghilangkan unsur perantara keuangan.
Sektor De-Fi dan crypto mendapat perhatian negatif dari regulator. Dalam hal ini, Whitehouse mengutarakan bahwa badan internasional tersebut ingin membatasi penyebaran sistem permission-less yang banyak digunakan dalam sistem protokol De-Fi. Selain itu, proposal tersebut mengusulkan perpajangan batas peraturan intermediasi keuangan, hal ini dalam artian bahwa memberi izin kuat bank tersentralisasi menjalankan fungsi perbankan dalam proses pembelian surplus dana dari sektor usaha.
Masalah yang lebih besar ada pada definisi entitas sebagai Visual Aset Service Provider (VASP). Beberapa tahun lalu, RUU infrastruktur Amerika Serikat berupaya meminta perusahaan berbasis crypto untuk memberikan lebih banyak informasi kepada pemerintah tentang sistematis crypto.
Pada tahun ini, FATF mengambil langkah yang sama. Namun, lembaga ini melangkah lebih jauh dalam upaya untuk meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengembang De-Fi, terutama perihal peluncuran protokol atau platform.
Whitehouse mengungkapkan bahwa peraturan standardisasi ini secara efektif mewajibkan pengembang De-Fi hanya meluncurkan sistem yang diberi izin sesuai peraturan FATF. Pengembang De-Fi wajib mematuhi peraturan VASP.
Dapat ditarik simpulan, peraturan susunan FATF adalah demonstrasi lain dari sebuah institusi yang mencoba untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas industri crypto atau sektor lain yang bergelut di sektor keuangan modern. Selain hal di atas, peraturan tersebut menunjuk De-Fi sebagai bagian VASP. Tujuan ini untuk menggiring De-Fi ke entitas mana pun yang memiliki tingkat kontrol atau peraturan atas protokol De-Fi.
Untungnya, peraturan FATF tersebut sering diabaikan oleh negara-negara anggotanya. Pakar hukum Jake Chervinsky mengutarakan pendapatnya pengenai peraturan tersebut melalui Twitter pribadinya. Chervinsky menekankan bahwa FATF memberi panduan, bukan membuat undang-undang. Negara-negara anggota sering mengambil jalan mereka sendiri, khususnya AS. Ia pula membeberkan beberapa hal seperti FATF menyarankan peraturan baru untuk pengacara, akuntan, dan agen real estate pada tahun 2012 tapi karena gagal menerapkan hal itu, FATF mengecam Amerika Serikat pada tahun 2016. Namun, sampai saat ini ancaman itu hanya angin lalu yang tidak diberi tidakan apapun dari TAFT.
Sumber: https://bitcoinist.com/fatf-publishes-crypto-guidance-why-the-defi-sector-could-be-at-risk/
