Uni Eropa telah menyetujui larangan transaksi kripto anonim, termasuk dari self-hosted wallet, yang dilakukan melalui bursa. Undang-undang ini akan berlaku untuk semua transaksi, terlepas dari jumlahnya, yang memerlukan identifikasi baik pembayar maupun penerima pembayaran aset digital.
Undang-undang tersebut merupakan salah satu dari beberapa revisi terhadap ‘Transfer of Funds Regulation’ Uni Eropa yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang (TFR). Ini menerapkan peraturan serupa untuk transaksi konvensional lebih dari 1000 EUR ke seluruh pasar crypto.
Pada bulan Desember, duta besar Uni Eropa menyatakan minatnya dalam menghilangkan batas transaksi kripto pribadi, dengan alasan bahwa pembatasan tersebut mudah dihindari menggunakan kripto.
Kedua konsesi penting itu disahkan dengan suara bulat oleh 58/52 dan 62/51. Dengan demikian, itu adalah pemungutan suara yang dimenangkan secara tipis. Renew dan S&D memberikan suara untuk mendukung amandemen tersebut, tetapi Partai Rakyat Eropa (EPP) sayap kanan menentangnya.
“Proposal semacam itu tidak dibenarkan atau tidak proporsional,” ungkap juru bicara ekonomi EPP, Markus Ferber. “Dengan pendekatan pengaturan teknologi baru ini, Uni Eropa akan semakin tertinggal dari yurisdiksi lain yang lebih berpikiran terbuka.”
Pengaruh Regulasi Ini terhadap Industri Crypto
Meskipun terdapat keberatan dari bursa cryptocurrency seperti Coinbase, pemungutan suara tetap berjalan. Menurut Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal, perubahan ini akan membahayakan self-hosted wallets dan memicu “rezim pemantauan” di bursanya dan lainnya.
Baca juga MiCA: Uni Eropa Menentang Larangan De-facto pada Konsensus POW Bitcoin
Gregwal juga menyatakan bahwa bursa akan kesulitan untuk menerapkan kriteria verifikasi identitas baru untuk wallet yang tidak di-hosting. Ini akan memerlukan pengumpulan dan penyimpanan data besar-besaran dari non-pelanggan.
Patrick Hansen, Business Development di Defi wallet Unstoppable Finance, merasa bahwa aturan tersebut akan terlalu membebani dan menghambat pertumbuhan ruang kripto. “Sebagian besar perusahaan crypto tidak akan dapat atau mau bertransaksi dengan wallet yang tidak di-hosting lagi demi mematuhi peraturan baru tersebut,” katanya.
Tindakan keras terhadap pendanaan cryptocurrency ilegal telah meningkat secara signifikan setelah protes Freedom Convoy Kanada dan pecahnya perang Rusia-Ukraina.
Coinbase sekarang memerlukan informasi penerima transaksi aset digital di Kanada, Jepang, dan Singapura. Sementara itu, Senator Elizabeth Warren dari Amerika Serikat telah memperkenalkan undang-undang yang memberlakukan sanksi terhadap pengembang perangkat lunak mata uang kripto jika membantu memfasilitasi kegiatan terlarang.
Namun, CEO dari sejumlah bisnis riset blockchain besar, seperti Chainalysis dan Elliptic, mengatakan bahwa cryptocurrency tidak ideal untuk menghindari sanksi atau memproses transaksi ilegal. Ini karena seluruh transaksi dicatat dalam buku besar publik, menjadikannya sangat transparan.
Sumber: Cryptopotato
