Perdana Menteri India akan Membuat Keputusan Akhir Terkait UU Cryptocurrency

Perdana Menteri Narendra Modi tengah bersiap untuk membuat keputusan terkait kebijakan cryptocurrency di India. Mengutip dari berbagai sumber, kementerian keuangan telah menyelesaikan RUU kripto, namun bagian tertentu memerlukan pertimbangan lebih lanjut sebelum PM Modi membuat keputusan akhir.

Pada pertemuan pada hari Kamis (9/12/21), sekelompok pejabat tinggi pemerintah membahas berbagai aspek mengenai masa depan RUU cryptocurrency India, meskipun adanya pendapat yang bertentangan. Diskusi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat (17/12/21), di mana regulator pemerintah akan memberikan keputusan akhir mereka.

Baca juga David Solomon, CEO Goldman Sachs: Blockchain Lebih Penting Dibandingkan Bitcoin

Keputusan Peraturan Akhir India tentang Cryptocurrency

- Advertisement -

Kekhawatiran Reserve Bank of India memicu pertemuan pada hari Kamis lalu, di mana pejabat pemerintah membahas beberapa opsi terkait cryptocurrency secara mendalam.

Kemungkinan yang dipertimbangkan dalam pertemuan tersebut termasuk larangan total operasi kripto di India, larangan sebagian, mengizinkan semua jenis produk kripto dengan regulasi, atau hanya mengizinkan beberapa aset kripto dengan regulasi, menurut sumber yang terasosiasi dengan subjek tersebut.

Menurut sumber yang berbeda, diskusi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga Jumat, ketika parlemen India akan memberikan suara-nya pada kerangka kerja definitif yang mengatur cryptocurrency.

Selain itu, RUU crypto yang diusulkan mencakup ketentuan untuk pembentukan CBDC yang didukung pemerintah, mata uang digital yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India.

Undang-Undang Cryptocurrency India akan Menjalani Revisi Lebih Lanjut

Diskusi tersebut diharapkan untuk menilai manfaat dan kerugian terkait dari perdagangan crypto di India, dengan “PM Modi membuat penilaian akhir,” tambah sebuah sumber.

Meskipun kementerian keuangan telah menyetujui rancangan cryptocurrency, bagian tertentu dari undang-undang tersebut memerlukan diskusi ekstensif guna membangun kerangka peraturan yang luas mengenai bagaimana cryptocurrency akan beroperasi di India. Klausa yang tersisa akan ditambahkan kemudian, ketika perdebatan dan penentuan telah selesai dijalankan.

Undang-undang tersebut awalnya dijadwalkan untuk diperkenalkan pada sesi anggaran sebelumnya, tetapi ditunda setelah pemerintah memilih untuk mengubah beberapa aspek dari teks yang diusulkan. Nirmala Sithraman, Menteri Keuangan, menyebutkan RUU itu akan disetujui Kabinet Persatuan sebelum diajukan ke parlemen.

Sumber: https://cryptoslate.com/indian-prime-minister-to-make-the-final-call-concerning-crypto-regulation-in-india/

Perdana Menteri Narendra Modi tengah bersiap untuk membuat keputusan terkait kebijakan cryptocurrency di India. Mengutip dari berbagai sumber, kementerian keuangan telah menyelesaikan RUU kripto, namun bagian tertentu memerlukan pertimbangan lebih lanjut sebelum PM Modi membuat keputusan akhir.

Pada pertemuan pada hari Kamis (9/12/21), sekelompok pejabat tinggi pemerintah membahas berbagai aspek mengenai masa depan RUU cryptocurrency India, meskipun adanya pendapat yang bertentangan. Diskusi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat (17/12/21), di mana regulator pemerintah akan memberikan keputusan akhir mereka.

Baca juga David Solomon, CEO Goldman Sachs: Blockchain Lebih Penting Dibandingkan Bitcoin

Keputusan Peraturan Akhir India tentang Cryptocurrency

Kekhawatiran Reserve Bank of India memicu pertemuan pada hari Kamis lalu, di mana pejabat pemerintah membahas beberapa opsi terkait cryptocurrency secara mendalam.

Kemungkinan yang dipertimbangkan dalam pertemuan tersebut termasuk larangan total operasi kripto di India, larangan sebagian, mengizinkan semua jenis produk kripto dengan regulasi, atau hanya mengizinkan beberapa aset kripto dengan regulasi, menurut sumber yang terasosiasi dengan subjek tersebut.

Menurut sumber yang berbeda, diskusi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga Jumat, ketika parlemen India akan memberikan suara-nya pada kerangka kerja definitif yang mengatur cryptocurrency.

Selain itu, RUU crypto yang diusulkan mencakup ketentuan untuk pembentukan CBDC yang didukung pemerintah, mata uang digital yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India.

Undang-Undang Cryptocurrency India akan Menjalani Revisi Lebih Lanjut

Diskusi tersebut diharapkan untuk menilai manfaat dan kerugian terkait dari perdagangan crypto di India, dengan “PM Modi membuat penilaian akhir,” tambah sebuah sumber.

Meskipun kementerian keuangan telah menyetujui rancangan cryptocurrency, bagian tertentu dari undang-undang tersebut memerlukan diskusi ekstensif guna membangun kerangka peraturan yang luas mengenai bagaimana cryptocurrency akan beroperasi di India. Klausa yang tersisa akan ditambahkan kemudian, ketika perdebatan dan penentuan telah selesai dijalankan.

Undang-undang tersebut awalnya dijadwalkan untuk diperkenalkan pada sesi anggaran sebelumnya, tetapi ditunda setelah pemerintah memilih untuk mengubah beberapa aspek dari teks yang diusulkan. Nirmala Sithraman, Menteri Keuangan, menyebutkan RUU itu akan disetujui Kabinet Persatuan sebelum diajukan ke parlemen.

Sumber: https://cryptoslate.com/indian-prime-minister-to-make-the-final-call-concerning-crypto-regulation-in-india/

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here