Platform-platform bursa aset kripto telah berada di bawah tekanan kuat regulator global untuk memastikan bahwa Rusia tidak dapat menggunakan aset kripto dalam menghindari sanksi. Sementara itu, CEO FTX, Sam Bankman-Fried, telah menyatakan keprihatinannya atas sikap yang diambil oleh beberapa bursa yang menolak keputusan tersebut.
Pada akhir Februari lalu, Ukraina mendesak seluruh bursa utama kripto untuk berhenti memberikan layanan mereka kepada pengguna yang berbasis di Rusia. Namun, beberapa bursa terkemuka, termasuk Binance, Coinbase dan Kraken, menegaskan bahwa mereka tidak akan memblokir semua pengguna Rusia, kecuali terdapat kewajiban secara hukum.
Dalam sebuah wawancara bersama Reuters, CEO FTX Bankman-Fried menegaskan bahwa tanggapan yang dikeluarkan oleh bursa-bursa tersebut tidak memberikan kontribusi apapun dalam upaya penyediaan kejelasan regulasi. Ia juga menambahkan bahwa tanggapan tersebut dapat disalahartikan sebagai pernyataan bahwa mereka menolak regulasi kripto.
“Saya pikir hal tersebut pada dasarnya menjadi salah satu bentuk anti-regulasi. Menurut saya, hal tersebut telah menimbulkan masalah yang cukup fatal terkait persepsi,” ujarnya.
Baca juga Melonjak 1300% di PancakeSwap, NanoByte Akan Listing di Lebih Banyak Exchange
Setelah wakil perdana menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov, mendesak semua bursa utama untuk menghentikan layanan mereka kepada pengguna Rusia dan Belarusia, bursa-bursa terkemuka menegaskan bahwa mereka merasa tidak adil untuk memberlakukan larangan sepihak. Hal ini diyakini dapat mempengaruhi para pengguna umum Rusia yang mungkin juga menentang adanya konflik.
Namun, bursa-bursa terkemuka itu tetap mematuhi sanksi tersebut dengan cara mereka sendiri. Mereka telah menghentikan layanan mereka kepada beberapa pengguna Rusia dan bank yang telah dikenai sanksi.
Hal tersebut diikuti dengan Elizabeth Warren yang telah mengajukan RUU guna memastikan kepatuhan di industri aset kripto. RUU tersebut muncul sebagai tanggapan atas beberapa legislator yang meragukan bahwa Rusia tidak akan menggunakan pasar kripto untuk menghindari sanksi.
RUU tersebut bertajuk “Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act” dan telah menuai kritik oleh komunitas kripto. Anggota komunitas telah menyatakan bahwa RUU ini dapat membahayakan privasi pengguna dan menghambat inovasi mereka.
Sumber: Invezz
